MataParlemen.id – Momen pergantian Gubernur Bank Indonesia (BI) dinilai harus menjadi titik balik pergeseran paradigma moneter nasional. Bank sentral di era modern dituntut tidak hanya berfokus menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, tetapi juga bertransformasi menjadi penjaga produktivitas bangsa.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menyampaikan bahwa penetapan kepemimpinan baru di BI bukan sekadar pergantian pejabat rutin, melainkan menentukan arah integrasi antara stabilitas ekonomi dan target Indonesia menjadi negara maju.
“Karena itu, penunjukan Gubernur Bank Indonesia yang baru tidak boleh dipahami sekadar sebagai pergantian seorang pejabat,” kata Azis pada Kamis (30/7/2026).
“Yang sesungguhnya sedang dipertaruhkan bukan hanya arah kebijakan moneter lima tahun ke depan, melainkan cara Indonesia memandang hubungan antara stabilitas ekonomi dan cita-cita menjadi negara maju,” tambahnya.
Azis memandang bahwa selama ini stabilitas sering ditempatkan sebagai tujuan akhir kebijakan moneter. Padahal, bagi negara yang sedang bertransformasi seperti Indonesia, stabilitas seharusnya dipahami sebagai prasyarat untuk melahirkan produktivitas yang lebih tinggi.
“Bagi negara yang pernah mengalami hiperinflasi maupun krisis moneter, stabilitas adalah syarat pertama agar perekonomian dapat berdiri kembali,” ujarnya.
Azis juga menjelaskan bahwa pengalaman Krisis 1998 telah membentuk paradigma benteng stabilitas yang terbukti berhasil menjaga kredibilitas BI di tingkat regional.
“Krisis 1998 mengajarkan betapa rapuhnya sebuah negara ketika kepercayaan terhadap mata uang runtuh. Dari pengalaman tersebut lahirlah paradigma bahwa bank sentral harus menjadi benteng terakhir yang menjaga stabilitas ekonomi,” kata Azis.
Namun, tantangan global saat ini seperti fragmentasi geopolitik, perang dagang, transisi energi, hingga disrupsi kecerdasan artifisial (AI) menuntut pendekatan baru.
Karena itu, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, agenda transformasi seperti swasembada pangan, hilirisasi industri, ketahanan energi, hingga pengembangan AI membutuhkan ruang pertumbuhan yang solid dari sektor moneter.
“Seluruhnya merupakan bagian dari ikhtiar membangun fondasi ekonomi yang lebih mandiri, lebih produktif, dan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi,” ujar Azis.
Untuk itu, menurut Azis yang juga Pendiri Serikat Masyarakat Produktif Indonesia (PSMPI), keberhasilan bank sentral di abad ke-21 tidak cukup diukur dari rendahnya inflasi atau besarnya cadangan devisa.
Namun, sejauh mana kebijakan moneter memberi ruang bagi pertumbuhan investasi produktif, penguatan industri bernilai tambah tinggi, dan peningkatan daya saing nasional serta penciptaan lapangan kerja berkualitas.
“Negara tidak menjadi maju hanya karena mata uangnya stabil. Negara menjadi maju karena stabilitas berhasil diubah menjadi investasi, investasi melahirkan inovasi, dan inovasi meningkatkan produktivitas yang menciptakan kemakmuran,” pungkasnya.(erc)
