Close Menu
MataParlemenMataParlemen
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
Populer Hari Ini

Ucapan Ultah Dasco untuk Sahabatnya, Bambang Wuryanto

Juli 18, 2026

Soroti Prioritas Anggaran KKP, Wakil Ketua Komisi IV DPR: Konservasi Terumbu Karang Bali Perlu Diperkuat

Juli 18, 2026

Komisi IV DPR: Nilai Karbon Jangan Berhenti di Pusat, Dana Harus Kembali untuk Jaga Hutan!

Juli 18, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
MataParlemenMataParlemen
Login
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
MataParlemenMataParlemen
Home ยป Komisi IV DPR: Nilai Karbon Jangan Berhenti di Pusat, Dana Harus Kembali untuk Jaga Hutan!
DPR

Komisi IV DPR: Nilai Karbon Jangan Berhenti di Pusat, Dana Harus Kembali untuk Jaga Hutan!

RedaksiBy RedaksiJuli 18, 2026
Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
Follow Us
Google News Flipboard
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

MataParlemen.id – Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra menegaskan bahwa manfaat ekonomi dari perdagangan karbon sektor kehutanan harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang selama ini menjaga kelestarian hutan, bukan hanya dinikmati oleh pelaku usaha.

Menurut Ketut, masyarakat yang menanam, merawat, dan menjaga hutan memiliki kontribusi nyata dalam menyerap emisi karbon. Karena itu, mereka semestinya menjadi pihak yang memperoleh manfaat utama dari nilai ekonomi karbon yang dihasilkan.

“Yang mendapatkan nilai ini seharusnya masyarakat, minimal masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang sehari-hari menjaga hutan itu. Bukan pengusahanya saja yang mendapat nilai ini. Kita dorong agar nilai ekonomi dari karbon hutan benar-benar dinikmati masyarakat,” tegasnya usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (17/7/2026).

Ia menjelaskan, skema nilai ekonomi karbon harus mampu menjadi insentif bagi masyarakat untuk terus menjaga kelestarian hutan. Dengan demikian, upaya konservasi tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Selain itu, Ketut menilai Sumatera Selatan memiliki posisi strategis dalam implementasi kebijakan nilai ekonomi karbon. Di satu sisi provinsi ini memiliki potensi besar dari luas kawasan hutannya, namun di sisi lain juga menghadapi risiko tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan.

“Sumatera Selatan potensinya besar, tetapi risikonya juga sangat besar. Karena itu pembagian manfaat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan nilai karbon harus menjadi pertimbangan,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjauangan ini.

Ia juga mendorong agar sebagian pendapatan dari nilai ekonomi karbon dialokasikan kembali ke daerah sebagai dukungan pembiayaan perlindungan hutan, terutama untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

“Nilai yang diperoleh tidak hanya masuk ke pusat dan daerah, tetapi juga harus dianggarkan kembali untuk menjaga hutan dari kebakaran. Untuk melestarikan hutan, dana itu harus kembali ke daerah sebagai bentuk dukungan menjaga kawasan hutan,” pungkasnya. (amar)

DPR RI I Ketut Suwendra Karbon Komisi IV
Follow on Google News Follow on Flipboard
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Redaksi

Related Posts

Soroti Prioritas Anggaran KKP, Wakil Ketua Komisi IV DPR: Konservasi Terumbu Karang Bali Perlu Diperkuat

Juli 18, 2026

Bongkar Modus “Ambil Jatah” BBM Subsidi, Ratna Juwita Komisi XII DPR: Pelaku Harus Dipidana

Juli 17, 2026

Rofik Hananto Komisi XIII DPRDesak Pengusutan Tuntas Dugaan Pembakaran Santri di Lombok Tengah

Juli 17, 2026
Berita Terkini

Soroti Prioritas Anggaran KKP, Wakil Ketua Komisi IV DPR: Konservasi Terumbu Karang Bali Perlu Diperkuat

Juli 18, 20261 Views

Komisi IV DPR: Nilai Karbon Jangan Berhenti di Pusat, Dana Harus Kembali untuk Jaga Hutan!

Juli 18, 20261 Views

HUT Ke-59 DNIKS, Effendy Choirie Tawarkan 5 Agenda Pemberantasan Kemiskinan yang Harus Menjadi Gerakan Nasional

Juli 18, 20261 Views

Ucapan Ultah Dasco untuk Sahabatnya, Bambang Wuryanto

Juli 18, 20262 Views

Bongkar Modus “Ambil Jatah” BBM Subsidi, Ratna Juwita Komisi XII DPR: Pelaku Harus Dipidana

Juli 17, 20262 Views

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Berita Terpopuler

Ahmad Muzani Tekankan Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai Fondasi Negara Hukum

Juli 14, 202615 Views

Wakil Ketua DPR Cucun: Urgensi RUU Ketenagakerjaan Diusulkan Dibahas Dimasa Reses

Juli 14, 202614 Views

Bangun Tata Kelola Transparan, Solehulhadi Kembali Diminta Pimpin KABAPIN

Juli 17, 202613 Views
Pilihan Editor

Soroti Prioritas Anggaran KKP, Wakil Ketua Komisi IV DPR: Konservasi Terumbu Karang Bali Perlu Diperkuat

Juli 18, 2026

Komisi IV DPR: Nilai Karbon Jangan Berhenti di Pusat, Dana Harus Kembali untuk Jaga Hutan!

Juli 18, 2026

HUT Ke-59 DNIKS, Effendy Choirie Tawarkan 5 Agenda Pemberantasan Kemiskinan yang Harus Menjadi Gerakan Nasional

Juli 18, 2026

Subscribe to Updates

Dapatkan berita terkini dan eksklusif langsung ke email Anda, setiap harinya!

Facebook X (Twitter) Instagram
  • Home
  • About us
  • Contact
© 2026 MataParlemen.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?