MataParlemen.id-Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri menyelenggarakan diskusi strategis untuk memperkuat sistem distribusi pangan nasional melalui interkonektivitas rantai dingin (cold chain) berbasis BUMD pangan.
Kepala Pusat BSKDN Rochayati Basra (03/03/2026) menyatakan bahwa BUMD memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas pasokan di daerah sesuai amanat undang-undang pemerintahan daerah.
Namun, implementasi ini masih terkendala regulasi penyertaan modal, biaya operasional yang tinggi, serta kapasitas penyimpanan yang belum optimal.
Sebagai solusi, diperlukan penyusunan payung hukum yang kuat dan model bisnis kolaboratif antara pemerintah, BUMD, dan pelaku usaha guna mendukung swasembada pangan yang berkelanjutan melalui dukungan teknologi.
Baca juga:
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mendorong langkah Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri yang menyelenggarakan diskusi strategis untuk memperkuat sistem distribusi pangan nasional melalui interkonektivitas rantai dingin (cold chain) berbasis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan.
Penguatan sistem rantai dingin merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas pasokan pangan, terutama untuk komoditas yang mudah rusak seperti ikan, daging, sayur, dan buah.
“Upaya BSKDN Kemendagri mendorong penguatan sistem distribusi pangan melalui interkonektivitas cold chain berbasis BUMD merupakan langkah strategis. Sistem ini sangat penting untuk menjaga kualitas produk, menekan kehilangan hasil, serta memastikan pasokan pangan tetap stabil di berbagai daerah,” ujar Kang Aher saat diwawancarai.
Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor harus diperkuat, termasuk tindakan hukum tegas terhadap spekulan yang memanfaatkan momentum kenaikan permintaan untuk meraup keuntungan tidak wajar.
Oleh karena itu, optimalisasi peran Perum Bulog dalam menambah stok beras di wilayah terdampak kenaikan harga diperlukan guna menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan.
“TPID diharapkan aktif melakukan operasi pasar, pemantauan distribusi, serta memastikan transparansi rantai pasok dari distributor hingga pengecer. Dengan pengawasan harian, potensi gejolak harga dapat diantisipasi lebih cepat dan tepat,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
Terakhir, Anggota F-PKS DPR RI Periode 2024–2029 daerah pemilihan Jawa Barat 2 ini menegaskan bahwa sebagai mitra kerja pemerintah di bidang pemerintahan daerah, Komisi II DPR RI akan terus memantau langkah pengendalian inflasi di daerah agar kebijakan yang diambil efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Stabilitas harga adalah bagian dari stabilitas sosial. Kita ingin masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Lebaran dengan tenang tanpa tekanan lonjakan biaya kebutuhan pokok,” demikian tutup Kang Aher mengakhiri wawancara. (ira)
