MataParlemen.id– Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono bersuara ihwal telegram perintah Panglima TNI kepada para jajaran prajuritnya dalam status siaga 1antisipasi dampak konflik Timur Tengah (Timteng).
Menurut Dave, hal tersebut adalah bentuk kesiapan para anggota militer dalam menyikapi situasi geopolitik yang berkembang saat ini.
“Perkembangan di Timur Tengah saat ini menuntut kewaspadaan, namun langkah TNI meningkatkan status kesiapsiagaan justru mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga keamanan nasional,” ujar Dave Laksono dikutip, Selasa (10/2/2026).
Dave meyakini, hal dilakukan TNI dalam status siaga satu dapat memberi ketenangan kepada masyarakat.
Sebab, kata dia, apa yang dilakukan TNI menjadi bentuk tanggung jawab untuk melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia dari segala potensi ancaman yang dapat datang kapan pun.
Baca juga:
“Ini menunjukkan kesigapan aparat pertahanan menghadapi dinamika global, sekaligus memberikan ketenangan bagi masyarakat bahwa negara hadir dengan penuh tanggung jawab,” ucap Dave.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, respons TNI terhadap perkembangan internasional, juga menjadi wujud nyata komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas dalam negeri dengan penuh percaya diri.
“Dengan koordinasi yang solid antarlembaga, bangsa ini akan tetap aman, stabil, dan mampu menghadapi tantangan global dengan semangat kebersamaan serta optimisme tinggi,” yakin politisi Golkar ini.
Dave memastikan, sebagai mitra TNI, Komisi I DPR RI menegaskan dukungannya terhadap langkah antisipatif TNI dan akan terus menjalankan fungsi pengawasan serta kemitraan strategis.
“Dengan kolaborasi yang erat, kita yakin Indonesia dapat menghadapi dinamika global dengan kepala tegak, menjaga stabilitas nasional, dan memperkuat kepercayaan rakyat terhadap institusi negara,” Dave menandasi.
Sebelumnya, beredar dokumen Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berisi instruksi Siaga 1 ke seluruh prajurit. Perintah ini sebagai bentuk antisipasi perkembangan dan situasi global saat ini, khususnya di Timur Tengah.
Telegram dengan Nomor TR/283/2026 ditekan oleh Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun, pada 1 Maret 2026.
Dalam dokumen tersebut, tertulis bahwa telegram yang tersebar merupakan perintah yang wajib dilaksanakan.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Aulia Dwi Nasrullah tidak menyatakan secara tegas perihal telegram tersebut. Namun, ia menyinggung bahwa salah satu amanat undang-undang, TNI wajib melindungi segenap bangsa dari berbagai ancaman.
“Perlu saya sampaikan bahwa sesuai yang diamanatkan dalam UU TNI, salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara,” kata dia saat dikonfirmasi, Sabtu 7 Maret 2026.
Selain itu, dia mengatakan TNI harus pekerja secara profesional dan responsif. Oleh sebab itu, TNI harus kesiapsiagaan operasional yang tinggi.
“TNI bertugas secara profesional dan responsif, yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional, serta siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional,” sambungnya. (ira)
