MataParlemen.id-Anggota Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanul Haq, menegaskan pentingnya demokrasi yang berlandaskan Pancasila untuk mencegah penyimpangan dan menjaga stabilitas politik Indonesia.
Hal itu disampaikan Maman dalam diskusi MPR RI bertema “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila” di Parlemen Senayan Jakarta, Rabu 13 Agustus 2025.
Acara ini dihadiri Anggota MPR unsur DPD asal Jawa Timur Lia Istifhama dan Pengamat Politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo.
Maman menyoroti bahwa kedaulatan rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, harus dijalankan dengan nilai-nilai Pancasila agar demokrasi tidak melahirkan tirani seperti yang pernah terjadi di sejumlah negara.
“Demokrasi bukan sistem terbaik, tetapi cara yang paling pas saat ini untuk mengelola kekuasaan. Namun, tanpa landasan Pancasila, demokrasi kita berisiko menyimpang. Kita harus pastikan demokrasi berpijak pada nilai ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan melalui musyawarah, serta keadilan sosial,” ujar Maman.
Maman menyoroti tantangan demokrasi di Indonesia, termasuk ketidakpatuhan terhadap konstitusi, seperti kasus manipulasi kuota haji yang tidak sesuai regulasi, serta kesewenang-wenangan pejabat, seperti kenaikan pajak 250% oleh bupati di Pati yang memicu protes rakyat.
Ia juga mengingatkan bahaya hoax yang dapat merusak demokrasi, seperti kasus video paus yang viral namun ternyata palsu, yang menunjukkan rendahnya literasi digital masyarakat.
Meski demikian, Maman optimistis dengan kondisi demokrasi Indonesia, yang memiliki indeks 79,51 poin dan partisipasi pemilih hingga 75%, jauh di atas negara seperti Jepang (<50%).
“Kearifan lokal dan kesadaran politik pemimpin menjadi perekat kuat, seperti tradisi tahlilan dan Maulid Nabi yang mempersatukan masyarakat meskipun berbeda pilihan politik,” katanya.
Sebagai bagian dari Badan Pengkajian MPR, Maman mengungkapkan pihaknya telah menggelar diskusi di berbagai kampus di Indonesia untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi dan Pancasila.
Maman mengusulkan sejumlah solusi, antara lain mengembalikan musyawarah sebagai mekanisme utama pengambilan keputusan, memperkuat keseimbangan hak dan kewajiban warga negara, meningkatkan pendidikan politik melalui kaderisasi partai, reformasi pendanaan politik yang transparan, serta penguatan peran masyarakat sipil dan media sebagai pilar demokrasi.
“Media adalah pilar keempat demokrasi. Bersama perguruan tinggi dan masyarakat sipil, kita harus memastikan demokrasi tidak hanya stabil, tetapi juga membawa kemaslahatan, kemakmuran, dan keadilan,” tegas Maman.
Maman juga menekankan pentingnya literasi digital untuk meminimalisir hoax tanpa represi berlebihan, serta peran DPR dan MPR dalam sosialisasi Pancasila sebagai pengikat entitas bangsa Indonesia. (*)
