MataParlemen.id-Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menegaskan pentingnya penulisan sejarah nasional sebagai cara untuk menemukan kembali jati diri bangsa. Hal itu disampaikannya dalam Seminar Nasional Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah se-Indonesia (P3SI) di Gedung Raden Dewi Sartika, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Minggu (6/7/2025).
“Sudah saatnya kita menulis ulang sejarah Indonesia, bukan hanya sebagai catatan, tetapi sebagai landasan untuk membentuk generasi yang memahami siapa dirinya dan ke mana bangsanya akan menuju,” tegas Fadli Zon dalam keterangan resminya.
Seminar yang mengangkat tema “Menulis Sejarah, Membangun Bangsa: Membangun Peran Pendidikan Sejarah di Sekolah” dinilai sangat relevan dengan kebutuhan nasional saat ini. Fadli menekankan sejarah bukan sekadar hafalan, melainkan alat untuk membentuk kesadaran kolektif dan identitas nasional.
Menurutnya, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam menulis ulang sejarah nasional secara sistematis, terutama setelah era Reformasi.
Ia menyinggung buku Sejarah Nasional Indonesia terakhir kali disusun pada 1970-an di bawah pimpinan Soekanto, sedangkan karya Indonesia dalam Arus Sejarah yang terbit pada 2012 belum mencakup perkembangan dari masa BJ Habibie hingga Joko Widodo.
“Sudah waktunya kita bergeser ke cara pandang yang lebih Indonesiasentris,” ujarnya.
Fadli mencontohkan penyebutan “aksi polisionil” oleh Belanda dalam agresi militer sebagai bentuk narasi yang keliru dan menjauh dari realitas Indonesia.
Ia juga menyerukan perlunya re-inventing Indonesian identity, yaitu menemukan kembali jati diri bangsa melalui penulisan sejarah yang berpijak pada karakter dan pengalaman Indonesia sendiri.
Ketua Umum P3SI Zulkarnain menambahkan, kongres keempat P3SI ini merupakan momentum krusial untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama antar program studi pendidikan sejarah di Indonesia.
“Forum ini menjadi sarana penting untuk memperkuat posisi pendidikan sejarah dalam sistem pendidikan nasional,” tegasnya.
Sementara itu, Dirjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kemenbud Restu Gunawan mengatakan, sejarah seharusnya tidak hanya dihafal, tetapi juga menjadi ruang eksplorasi ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi masa depan bangsa.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Rektor UNJ Komarudin dan Ketua P3SI periode 2022–2025, Zulkarnain. Acara juga diisi dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kebudayaan dan Universitas Negeri Jakarta, yang diwakili Dekan FISHUM Firdaus Wajdi dan Agus Mulyana
Lakukan Uji Publik
Dalam kesempatan ii, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan tetap melanjutkan proyek penulisan ulang sejarah nasional dan tetap ditargetkan selesai pada Agustus 2025, meski banyak menuai kritik.
Fadli menyebut saat ini pemerintah bakal segera melakukan uji publik terkait penulisan ulang sejarah. Nantinya, pihaknya bakal melibatkan sejumlah perguruan tinggi hingga para ahli sejarah.
“Kita akan melakukan uji publik. Jadi kita akan melakukan uji publik terhadap apa yang ditulis ya bulan Juli ini,” katanya.
Fadli menjelaskan uji publik tersebut dilakukan guna melihat respons hasil riset dalam proyek penulisan ulang sejarah tersebut. Selain itu, uji publik juga bertujuan melengkapi data-data yang dibutuhkan apabila sejumlah perguruan tinggi maupun para ahli memberi masukan.
“Jadi enggak ada yang disembunyikan kok. Semuanya terbuka, transparan,” kata Fadli.
Fadli Zon Ungkap Alasan Ingin Lanjutkan Penulisan Ulang Sejarah Nantinya, kata Fadli, seusai uji publik tersebut, pihaknya bakal merilis hasil akhir proyek penulisan ulang sejarah.
Dia menargetkan proyek tersebut bakal rampung pada Agustus 2025 agar bisa diluncurkan pada momen HUT ke-80 Republik Indonesia.
“Kita ingin ada satu yang menjadi satu tonggak (sejarah). Kita ini 80 tahun Indonesia merdeka dan baru ada lagi yang namanya Direktorat Sejarah,” kata Fadli.
“Saya itu melihat bahwa kita ini kan membutuhkan sejarah kan? Supaya anak cucu kita tahu sejarah kan? Masa kita enggak boleh menulis buku sejarah?” imbuhnya.
Lebih lanjut, Fadli mengungkapkan proyek penulisan ulang sejarah dibutuhkan oleh pemerintah lantaran belum ada pembaruan terkait hal tersebut.
“Ini 26 tahun kita tidak menulis tentang tema itu sejak era Pak Habibie yang terakhir dibahas di dalam sejarah kita itu. Nah, kita update ini,” ucapnya.
“Termasuk temuan-temuan yang sifatnya tadi arkeologis, temuan-temuan sejarah yang lain dan tone positif di dalam sejarah kita dan perspektif Indonesia,” imbuhnya. (*)
