MataParlemen.id – Edhie Baskoro Yudhoyono (iBas/EBY), Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI, menegaskan bahwa pendidikan harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menentukan masa depan Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Kebangsaan bertajuk “Sekolah Berkualitas, SDM Berkualitas: Investasi Pendidikan untuk Indonesia Emas dalam RAPBN 2027” yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, Jakarta.
Menurut Lulusan Curtin University Finance and E-Commerce Australia ini, pembahasan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 tidak boleh semata-mata dilihat dari besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi harus diukur dari dampak nyata yang dihasilkan bagi peserta didik, guru, sekolah, dan pemerataan kesempatan pendidikan.
“Pendidikan bukan sekadar urusan sekolah. Pendidikan adalah investasi peradaban. Kalau kita ingin mengubah masa depan Indonesia, kita harus mulai dari ruang kelas,” tegasnya.
Dr. EBY mengatakan, setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBN harus memiliki manfaat yang jelas bagi rakyat. Dalam sektor pendidikan, ukuran keberhasilan anggaran tidak cukup hanya dilihat dari berapa banyak anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari seberapa besar anggaran tersebut mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengubah masa depan anak-anak Indonesia.
“Pertanyaannya sederhana: apakah anak belajar lebih baik, apakah guru lebih kuat, apakah sekolah lebih aman, dan apakah anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang sama? Ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya berapa banyak yang dibelanjakan, tetapi berapa banyak masa depan anak yang berhasil kita ubah,” ujarnya
Wakil Ketua MPR mengapresiasi berbagai langkah pemerintah dalam menjadikan anggaran pendidikan sebagai prioritas, termasuk percepatan revitalisasi sekolah dan peningkatan dukungan terhadap guru.
Namun, ia mengingatkan agar revitalisasi sekolah tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.
Menurutnya, sekolah berkualitas membutuhkan lebih dari sekadar gedung yang layak. Pemerintah juga perlu memastikan tersedianya guru yang berkualitas, kepala sekolah yang kuat, kurikulum yang relevan, kemampuan literasi dan numerasi yang baik, pemanfaatan teknologi yang tepat, serta lingkungan belajar yang aman.
“Jangan hanya membangun ruang kelas. Kita harus membangun ruang untuk bermimpi. Sekolah yang aman, bersih, dan berkualitas bukan kemewahan. Itu adalah hak setiap anak Indonesia,” katanya.
Ia juga mendorong agar revitalisasi sekolah dilakukan berbasis data sehingga intervensi pemerintah benar-benar diarahkan kepada daerah dan satuan pendidikan yang paling membutuhkan.
Dalam forum yang menghadirkan guru besar, akademisi, peneliti, praktisi pendidikan, masyarakat sipil, serta perwakilan generasi muda tersebut, ia menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan yang berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi guru.
Ia juga menyoroti pentingnya memastikan berbagai kebijakan terkait status dan kesejahteraan guru berjalan selaras dengan kemampuan fiskal negara serta didukung sinkronisasi data yang baik.
“Guru harus menjadi investasi utama. Kesejahteraan harus berjalan bersama peningkatan kompetensi. Kita ingin guru bukan hanya hadir di kelas, tetapi mampu menjadi penggerak utama peningkatan kualitas pembelajaran,” ujarnya.
Perubahan teknologi, khususnya perkembangan artificial intelligence (AI), juga menjadi salah satu perhatian utama dalam diskusi tersebut.
Wakil Ketua MPR menilai pendidikan Indonesia tidak boleh hanya mengajarkan generasi muda bagaimana menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana berpikir kritis dan bertanggung jawab ketika berhadapan dengan teknologi.
“AI bisa memberikan jawaban. Tetapi guru mengajarkan pertanyaan apa yang layak ditanyakan,” katanya.
Karena itu, pendidikan ke depan harus memperkuat kemampuan berpikir, logika, etika, kreativitas, literasi digital, sains, numerasi, dan karakter.
Menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar dan pengguna teknologi. Generasi muda harus dipersiapkan menjadi pencipta teknologi, inovator, sekaligus pencipta lapangan pekerjaan.
“Kita tidak ingin generasi Indonesia hanya menjadi pengguna teknologi. Kita ingin mereka menjadi pencipta teknologi. Bukan hanya mencari pekerjaan, tetapi mampu menciptakan pekerjaan,” tegasnya.
Dari Diskusi Kebangsaan tersebut, Wakil Ketua MPR mendorong lima arah utama yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan RAPBN 2027.
Pertama, kebijakan pendidikan harus berorientasi pada proses dan hasil belajar, sehingga keberhasilan anggaran dapat diukur melalui peningkatan kualitas pembelajaran.
Kedua, revitalisasi sekolah harus berbasis data, agar pembangunan dan perbaikan sekolah benar-benar menjawab kesenjangan antardaerah.
Ketiga, guru harus menjadi investasi utama, melalui peningkatan kesejahteraan yang disertai penguatan kompetensi dan profesionalisme.
Keempat, pendidikan harus mampu menyiapkan generasi menghadapi masa depan melalui penguatan literasi, numerasi, sains, kemampuan digital, artificial intelligence, karakter, dan keterampilan kerja.
Kelima, pemerintah harus memastikan kesempatan pendidikan yang semakin setara, sehingga tidak ada anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena tempat lahir atau kondisi sosial ekonominya.
“Tempat lahir boleh berbeda. Kesempatan untuk memiliki masa depan tidak boleh berbeda,” ujarnya.(erc)
