Close Menu
MataParlemenMataParlemen
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
Populer Hari Ini

Jefry Romdhony Fraksi Gerindra DPR: Literasi Digital Penting agar Masyarakat Terhindar dari Kejahatan Siber

Juli 13, 2026

Prabowo Dorong Sinergi Koperasi dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Nasional

Juli 12, 2026

Pemerintah Iran Sebut Ziarah Delegasi Tingkat Tinggi Indonesia Cermin Eratnya Persahabatan

Juli 12, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
MataParlemenMataParlemen
Login
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
MataParlemenMataParlemen
Home » Timwas DPR Soroti Potensi Kerugian Negara dalam Penyelenggaraan Haji 2025
DPR

Timwas DPR Soroti Potensi Kerugian Negara dalam Penyelenggaraan Haji 2025

RedaksiBy RedaksiJuni 13, 2025
Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
Follow Us
Google News Flipboard
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

MataParlemen.id-Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Jazilul Fawaid menyoroti potensi kerugian negara dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini, khususnya akibat ketidaksesuaian pelayanan terhadap standar yang telah ditetapkan.

Menurutnya, penghitungan kerugian negara perlu dilakukan secara menyeluruh agar ada evaluasi sistemik terhadap tata kelola haji.

“Banyak hal yang harus dihitung. Misalnya transportasi. Ketika jemaah tidak menggunakan bus karena harus berjalan kaki, berarti bus tidak dipakai, tidak keluar biaya bahan bakar, sopir tidak bekerja. Ini berarti ada keuntungan di satu pihak, tapi kerugian di pihak jemaah,” kata pria yang akrab disapa Gus Jazil itu dalam pertemuan Timwas Haji bersama Kepala Daker Madinah, di Arab Saudi, Kamis (13/6/2025).

Ia juga menyoroti persoalan konsumsi yang banyak dikeluhkan jemaah. Menurut laporan yang diterimanya, sarapan dan makan siang sering kali digabung dalam satu paket dan porsi makanan tidak sesuai kebutuhan. Hal ini, kata dia, menimbulkan kerugian baik secara material maupun moril.

“Yang dihitung sekarang baru kerugian moril. Tapi bagaimana dengan kerugian material yang ditanggung jemaah? Ini harus ada mekanisme penghitungan,” ujar Wakil Ketua MPR RI ini.

Gus Jazil juga menyinggung potensi kerugian negara yang lebih luas, termasuk terkait petugas haji yang tidak menjalankan tugasnya namun tetap menerima tunjangan dan fasilitas.

“Jangan-jangan, yang untung itu petugas yang ditunjuk tapi tidak bekerja. Itu juga bentuk kerugian negara,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

Ia mendorong agar Kementerian Agama dapat lebih terbuka dalam menjelaskan siapa saja petugas haji, sistem kerja, serta evaluasi kinerja mereka secara menyeluruh. Transparansi ini dinilainya penting agar pelaksanaan haji tahun-tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik.

“Timwas mendukung penuh Kementerian Agama dan berharap ada pembelajaran dari Daker-Daker, khususnya di Madinah yang relatif lebih tertib. Dari sana kita bisa mulai membangun sistem evaluasi yang lebih rapi, termasuk menghitung kerugian dengan lebih akurat,” tutupnya. (*)

DPR DPR RI
Follow on Google News Follow on Flipboard
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Redaksi

Related Posts

Jefry Romdhony Fraksi Gerindra DPR: Literasi Digital Penting agar Masyarakat Terhindar dari Kejahatan Siber

Juli 13, 2026

Masih Dibahas, Baleg DPR: Tidak Benar RUU Perampasan Aset Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2026

Juli 12, 2026

Udang Kebumen Tembus Pasar AS, Darori Komisi IV DPR F-Gerindra Soroti Dampaknya bagi Warga

Juli 12, 2026
Berita Terkini

Jefry Romdhony Fraksi Gerindra DPR: Literasi Digital Penting agar Masyarakat Terhindar dari Kejahatan Siber

Juli 13, 20265 Views

Prabowo Dorong Sinergi Koperasi dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Nasional

Juli 12, 20262 Views

Masih Dibahas, Baleg DPR: Tidak Benar RUU Perampasan Aset Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2026

Juli 12, 20262 Views

Udang Kebumen Tembus Pasar AS, Darori Komisi IV DPR F-Gerindra Soroti Dampaknya bagi Warga

Juli 12, 20265 Views

Ketua Parlemen Iran Terima Kunjungan Kenegaraan Ketua MPR RI Ahmad Muzani

Juli 12, 202630 Views

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Berita Terpopuler

Banyak Kepala Daerah Ditangkap KPK, Komisi II DPR Usul Revisi Aturan Gaji Kepala Daerah

Juli 6, 2026301 Views

DPR: Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Harus Lewat UU, Tak Bisa Diputuskan DPRD

Juli 7, 2026255 Views

Prof Sufmi Dasco Ahmad, Politikus Senyap yang Menjembatani Stabilitas Politik Nasional

Juli 3, 202653 Views
Pilihan Editor

Jefry Romdhony Fraksi Gerindra DPR: Literasi Digital Penting agar Masyarakat Terhindar dari Kejahatan Siber

Juli 13, 2026

Prabowo Dorong Sinergi Koperasi dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Nasional

Juli 12, 2026

Masih Dibahas, Baleg DPR: Tidak Benar RUU Perampasan Aset Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2026

Juli 12, 2026

Subscribe to Updates

Dapatkan berita terkini dan eksklusif langsung ke email Anda, setiap harinya!

Facebook X (Twitter) Instagram
  • Home
  • About us
  • Contact
© 2026 MataParlemen.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?