MataParlemen.id-Ketua DPR Puan Maharani prihatin 4.000 warga di Pulau Enggano, Bengkulu masih terisolasi buntut dangkalnya alur Pelabuhan Pulau Baai sejak Maret 2025. Dia menyinggung prinsip no one left behind yang menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Negara tidak boleh meninggalkan rakyatnya termasuk warga yang tinggal di daerah dan pulau-pulau terdepan,” kata Puan, dikutip Sabtu (21/6/2025).
Puan mengungkapkan masalah yang terjadi di Pulau Enggano dipicu lemahnya koordinasi antarlembaga. Akibatnya, pasokan bahan makanan ke pulau terluar Indonesia yang terletak di Samudera Hindia itu terputus.
Dia menilai permasalahan dangkalnya alur pelabuhan seharusnya dapat diantisipasi melalui perencanaan infrastruktur yang terukur dan respons tanggap darurat yang aktif.
“Kita seharusnya sadar bahwa pulau-pulau kecil bukan daerah yang terpinggirkan, tetapi merupakan bagian sah dari Republik ini,” ucapnya.
Puan lalu menyitir prinsip agenda pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs), yakni no one left behind atau jangan tinggalkan seorang pun. Menurutnya, apa yang dijargonkan dalam agenda tersebut masih jauh dari realitas.
“Kita selalu teriak-teriak memperjuangkan agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat global. Tetapi negara masih abai terhadap nasib rakyatnya di pelosok negeri. Ini menjadi peringatan untuk kita semua,” katanya.
Puan mendesak Kementerian Perhubungan agar segera mengambil langkah-langkah konkret dengan mengirimkan kapal logistik dan penumpang secara rutin. Hal ini guna menjamin suplai pangan dan mobilitas penduduk Pulau Enggano selama masa keterisolasian.
Selain itu, Puan juga berharap pemerintah segera mempercepat pengerukan pelabuhan dan menyusun skema pelayaran alternatif untuk wilayah yang rawan terputus jalur transportasi.
“Serta mengoptimalisasi dana desa dan APBD agar bisa digunakan secara fleksibel untuk menyewa armada logistik lokal demi menghidupkan kembali ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Puan memastikan DPR akan terus memantau dan mengawasi penanganan krisis Pulau Enggano hingga persoalan tersebut tuntas.
“DPR RI akan terus mengawal dan memastikan bahwa kebijakan negara tidak melupakan warganya yang berada di ujung terdepan wilayah kedaulatan Indonesia,” ungkapnya.
Sebelumnya, sebanyak 4.000 warga di Pulau Enggano masih terisolasi buntut dangkalnya alur Pelabuhan Pulau Baai. Akibatnya, masyarakat mengalami krisis bahan makanan, hasil bumi tak bisa dijual, serta akses kesehatan nyaris terputus. (*)
