MataParlemen.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang mengevaluasi kontrak ekspor gas dengan negara-negara yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghargai Indonesia. Pemerintah bahkan mempertimbangkan untuk menghentikan ekspor gas ke negara tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan energi nasional.
Bahlil menegaskan, pemerintah akan memprioritaskan pemanfaatan sumber daya energi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum mengalokasikan pasokan untuk ekspor. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar sumber daya alam Indonesia dimanfaatkan terlebih dahulu untuk kepentingan nasional.
“Saya akan melakukan evaluasi kontrak dengan negara-negara lain yang tidak kooperatif, yang tidak saling menghargai antara hubungan sama negara,” kata Bahlil saat meresmikan Penerimaan Gas JNE #6 dan Fasilitas Produksi Lapangan MAHA-South Hub, Kamis (22/10/2026).
Dia menegaskan, pemerintah tidak segan mempertimbangkan penghentian ekspor kepada negara yang dinilai tidak menghargai Indonesia. Menurutnya, hubungan perdagangan energi harus didasarkan pada prinsip saling menghormati dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
“Kalau memang mereka tidak menghargai Indonesia, saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka,” ujarnya.
Sebaliknya, pemerintah tetap membuka peluang kerja sama dengan negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia. Bahkan, Bahlil menyatakan pemerintah dapat menjajaki kontrak baru dengan negara yang membutuhkan pasokan energi meskipun sebelumnya belum memiliki kontrak dengan Indonesia.
Menurutnya kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menempatkan kepentingan nasional dan kedaulatan negara sebagai prioritas dalam pengelolaan sumber daya energi.
Dalam peresmian fasilitas produksi tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa penambahan produksi gas mencapai sekitar 290 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD). Pemerintah juga menargetkan peningkatan produksi gas melalui pengembangan sejumlah lapangan baru dalam beberapa tahun mendatang.
Bahlil menjelaskan peningkatan produksi tersebut menjadi peluang untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung pengembangan industri dalam negeri.
Pemerintah juga berencana membangun pusat hilirisasi petrokimia di Kalimantan Timur dengan memanfaatkan gas sebagai bahan baku. Langkah tersebut diharapkan menciptakan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah penghasil sumber daya alam.(hsu)
