MataParlemen.id-Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan Aceh di tingkat pemerintah pusat.
Pernyataan tersebut disampaikan usai pelantikan pengurus DPW PKB Aceh periode 2026–2031 di Banda Aceh, Selasa (malam).
Dalam pidatonya, Cak Imin menyoroti urgensi penanganan bencana alam yang kerap melanda Aceh, seperti banjir dan longsor.
Ia menegaskan bahwa langkah rehabilitasi dan rekonstruksi harus menjadi prioritas nasional, mengingat dampaknya yang berulang terhadap kehidupan masyarakat.
Baca juga:
“Pemerintah pusat harus memberi perhatian khusus. Saya akan terus mendorong agar kebijakan nasional berpihak pada kebutuhan riil masyarakat Aceh, terutama dalam menghadapi bencana yang terus berulang,” ujar Cak Imin.
Selain isu kebencanaan, Cak Imin juga menekankan pentingnya realisasi butir-butir dalam MoU Helsinki sebagai fondasi utama dalam mendorong kemandirian Aceh.
Menurutnya, implementasi kesepakatan damai tersebut belum sepenuhnya optimal dan masih membutuhkan komitmen politik yang kuat dari pemerintah pusat.
“MoU Helsinki bukan sekadar dokumen sejarah, tetapi janji politik yang harus terus diperjuangkan agar Aceh benar-benar mandiri dan sejahtera,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengaitkan komitmen tersebut dengan arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mendorong transformasi dan penguatan potensi daerah. Cak Imin menilai Aceh memiliki sumber daya besar yang belum sepenuhnya dimaksimalkan.
“Semangat transformasi yang diusung pemerintah saat ini harus dimanfaatkan untuk menggali potensi Aceh. Daerah ini punya kekayaan alam dan budaya yang luar biasa untuk berdiri secara mandiri,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Cak Imin juga memberikan pesan khusus kepada kader PKB Aceh untuk menjaga amanah rakyat. Ia meminta seluruh pengurus yang baru dilantik agar bekerja konkret dan hadir di tengah masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Ruslan M Daud, ia optimistis PKB Aceh mampu memperkuat peran politiknya sekaligus menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
“Kepercayaan rakyat adalah tanggung jawab besar. PKB harus menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar kekuatan politik,” ujarnya. (ira)
