MataParlemen.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra angkat bicara setelah namanya disebut-sebut masuk bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming.
Yusril memilih tidak memberikan tanggapan lebih jauh dan menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
Yusril menegaskan penentuan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan kewenangan Presiden Prabowo. Karena itu, ia tidak ingin berspekulasi mengenai peluang dirinya menduduki jabatan tersebut.
“Saya tidak bisa berkomentar apa-apa, pada akhirnya kita serahkan kepada Bapak Presiden,” kata Yusril kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Yusril, nama-nama yang beredar sebagai calon pengganti Gibran sejauh ini masih sebatas pembicaraan di tengah masyarakat. Ia meminta publik memberikan kepercayaan kepada Presiden Prabowo dalam menentukan sosok yang akan mendampinginya menjalankan pemerintahan hingga akhir masa jabatan pada 2029.
Yusril menjelaskan, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk menyampaikan dua nama calon wakil presiden kepada MPR setelah menerima surat permintaan resmi dari lembaga tersebut. Dua calon yang diajukan nantinya akan mengikuti pemilihan di MPR sesuai mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Yusril menegaskan keputusan mengenai siapa saja yang akan diusulkan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Meski demikian, penentuan calon wakil presiden juga dapat melibatkan konsultasi politik dengan partai-partai yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Mekanisme tersebut, menurut Yusril, berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Yusril mengungkapkan, Presiden Prabowo telah mempertimbangkan kemungkinan mengadakan pertemuan dengan para pimpinan partai koalisi untuk membahas calon pengganti Gibran. Namun, hingga Kamis (12/11/2026), belum ada kepastian mengenai waktu pelaksanaan pertemuan tersebut.
“Beliau akan berbicara dengan partai koalisi. Kapan, kami belum tahu. Cuma tadi beliau katakan mungkin saya perlu berbicara dengan partai koalisi,” ujar Yusril.
Menurutnya, keputusan mengenai jadwal pertemuan dan mekanisme konsultasi politik sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Partai-partai yang sebelumnya mendukung pencalonan Prabowo dan Gibran dapat dilibatkan untuk memberikan pandangan mengenai sosok yang akan diajukan sebagai calon wakil presiden.
Kendati demikian, hasil pembicaraan dengan partai koalisi tidak mengubah kewenangan Presiden Prabowo dalam menentukan dua nama yang akan disampaikan kepada MPR.(erc)


