MataParlemen.id-Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin mengapresiasi dukungan wartawan parlemen dalam mendukung kinerja DPD RI, terutama dalam mengawal isu-isu daerah.
Sehingga menjadikan Ramadan ini sebagai momentum penguatan sinergi antara lembaga tinggi negara dengan insan pers.
“Saya mengapresiasi kerja temen-temen wartawan dalam mengawal Isu-isu daerah,” kata demikian Sultan dalam acara buka puasa bersama dengan wartawan di rumah dinasnya di Jalan Denpasar, Jakarta, Sabtu (14/3/2026).
Menurut dia, pentingnya peran media sebagai jembatan informasi antara DPD RI sebagai representasi daerah dengan masyarakat.
Baca juga:
Karena itu, ia menyampaikan apresiasi atas dukungan wartawan dalam mengawal isu-isu daerah ditingkat nasional.
“Sekali lagi saya mengapresiasi kerja temen-temen dalam mengawal isu-isu daerah di tingkat nasional,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Ketua DPD RI mengusulkan efisiensi biaya politik. Sebab biaya politik yang mahal kerap menjadi penyebab kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi.
Salah satu cara efisiensi adalah mengubah sistem pemilihan kepala daerah. Sultan mengusulkan sistem pemilihan kepala daerah yang asimetris.
Sehingga, pada tingkat tertentu kepala daerah dipilih secara langsung, sementara pada tingkatan lainnya dipilih melalui DPRD.
Sultan menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam beberapa waktu terakhir. Terakhir yang kena OTT adalah Bupati Pacitan Syamsul (AUL) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cilacap inisial SAD.
Ia menilai, fenomena tersebut menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam sistem politik Indonesia, terutama terkait tingginya biaya politik.
Sultan menyayangkan praktik korupsi yang masih terungkap melalui OTT KPK. Menurutnya, kondisi ini menandakan upaya menekan praktik korupsi belum sepenuhnya berhasil.
“Tentu kita menyayangkan. Praktik-praktik yang seharusnya makin hari makin menurun justru masih terjadi,” ujar Sultan.
Ia mengatakan terdapat berbagai analisis terkait penyebab maraknya kasus korupsi.
Namun, salah satu persoalan utama yang menurutnya perlu mendapat perhatian adalah tingginya biaya politik dalam sistem demokrasi saat ini.
Hal tersebut juga ia bahas dalam bukunya yang berjudul Green Democracy.
“Tentu banyak analisanya, tetapi saya ingin menyoroti satu hal di hulu. Saya bahkan sudah membuat kajian empiris dalam buku saya Green Democracy. Salah satu sumber masalah demokrasi kita saat ini adalah biaya politik yang sangat tinggi,” jelasnya.
Ia berpandangan, banyak kepala daerah yang memiliki kinerja baik dan berintegritas.
Namun secara rasional, tingginya biaya politik berpotensi memunculkan dorongan untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan selama proses politik.
“Meskipun banyak tokoh daerah atau kepala daerah yang bekerja dengan baik dan bersih, secara logika rasional jika biaya politik mahal, maka ketika menjabat bisa muncul dorongan untuk ‘mengembalikan’ biaya tersebut,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai perlu ada pembahasan bersama untuk mencari solusi yang tepat dalam menekan tingginya biaya politik.
Upaya tersebut dapat dimulai dari perbaikan aturan hingga regulasi yang lebih efisien.
“Sudah selayaknya ke depan kita duduk bersama mencari solusi yang paling proporsional. Saya tidak mengatakan harus ekstrem dengan memangkas habis, tetapi mari mencari formula yang paling ideal, efisien, dan efektif,” tegasnya.
Ia menambahkan, langkah efisiensi dapat dimulai dari pembenahan aturan main, regulasi, hingga pembahasan di tingkat undang-undang.
