MataParlemen.id-Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M. Hasanuddin Wahid atau yang akrab disapa Cak Udin, menyoroti pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang kini mulai merambah ranah religiusitas.
Hal tersebut disampaikan saat membuka diskusi bertajuk “AI vs Manusia” yang diselenggarakan oleh Garda Bangsa di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Sabtu (2/5/2026).
Dalam paparannya, Cak Udin mengungkapkan adanya kekhawatiran terhadap peran manusia, khususnya guru, ulama, dan pendakwah yang mulai terdisrupsi oleh kehadiran AI.
“Ada satu kerisauan saat ini. Peran guru, ulama, hingga pendakwah berpotensi tergantikan AI. Referensi yang diberikan AI sering kali lebih lengkap, sehingga peran mereka menjadi kurang diminati,” ujarnya.
Baca juga:
Ia juga menyoroti adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi AI dengan kesiapan masyarakat sebagai pengguna.
Menurutnya, kesenjangan tersebut bukan semata pada kemampuan memproduksi teknologi, melainkan pada aspek pemanfaatan yang masih terbatas di kota-kota besar.
“Kita melihat adanya gap yang nyata. Penggunaan AI masih terkonsentrasi di perkotaan, sementara masyarakat di daerah belum sepenuhnya tersentuh. Ini menjadi tantangan serius,” tambahnya.
Selain kesenjangan digital, Cak Udin menekankan pentingnya peningkatan kesadaran digital masyarakat agar mampu memanfaatkan AI secara bijak dan produktif.
Ia juga mendorong adanya kejelasan regulasi terkait pengembangan dan penerapan AI di Indonesia, termasuk penentuan lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya.
“Perlu dipikirkan apakah diperlukan undang-undang khusus terkait AI. Selain itu, siapa yang bertanggung jawab—apakah Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendidikan Tinggi, atau Kementerian Perindustrian—ini harus jelas,” tegasnya.
Cak Udin menegaskan bahwa AI tidak akan sepenuhnya menggantikan manusia. Namun, ia mengingatkan potensi perubahan besar terhadap pola pikir, gaya hidup, hingga budaya manusia akibat ketergantungan pada teknologi.
“Saya yakin AI tidak bisa menggantikan manusia. Tapi yang perlu kita waspadai adalah bagaimana ciptaan manusia ini justru mengendalikan cara berpikir, hidup, dan budaya kita,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, yang hadir sebagai narasumber, turut mengakui adanya kesenjangan antara manusia dan AI.
“Kesenjangan itu nyata, baik dari sisi kemampuan penggunaan maupun dari aspek geografis antara masyarakat di kota besar dan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, AI sejatinya tidak menggantikan kecerdasan manusia maupun pengambilan keputusan, melainkan menjadi alat bantu dalam proses tersebut.
“Keputusan tetap ada di tangan manusia—apa yang ingin kita gunakan dan apa yang ingin kita abaikan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya perumusan regulasi yang komprehensif, termasuk mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap dampak negatif dari penerapan AI.
“Regulasi adalah kunci. Kita perlu memikirkan bersama bagaimana aturan dan sanksi yang tepat dalam penerapan AI,” pungkasnya.
Selain Stella, hadir sebagai narasumber antara lain anggota Komisi X DPR RI Gus Hilman, KORIKA Leontinus Alpha, Ketua Umum Aspsiasi AI Indonesia Dian Martin, serta Direktur Etika dan Tata Kelola KORIKA Nur Anis Handayati. (Ira)
