MataParlemen.id-Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkap temuan terbaru terkait penyaluran bantuan sosial (bansos). Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebanyak 1,49 juta keluarga penerima manfaat (KPM) bansos terindikasi melakukan transaksi judi online (judol). Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan temuan pada 2025 yang mencapai hampir 600.000 KPM.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan lonjakan jumlah penerima bansos terindikasi judi online menjadi perhatian serius pemerintah.
Menurutnya, bantuan sosial seharusnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, bukan digunakan untuk aktivitas yang melanggar hukum dan berpotensi merugikan kondisi ekonomi keluarga.
“Berdasarkan data terbaru dari PPATK, terdapat sekitar 1,49 juta KPM yang terindikasi melakukan transaksi judi online. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang mencapai hampir 600.000 KPM,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Rabu (5/8/2026) sore.
Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Kemensos memutuskan menangguhkan sementara penyaluran bantuan sosial kepada KPM yang masuk dalam daftar indikasi transaksi judi online. Kebijakan ini berlaku hingga proses verifikasi selesai dilakukan.
Saifullah menegaskan, pemerintah akan melakukan verifikasi secara menyeluruh untuk memastikan data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Langkah tersebut juga bertujuan menghindari kesalahan dalam penetapan sanksi terhadap penerima bantuan.
“Untuk sementara bantuan akan ditangguhkan sambil dilakukan proses verifikasi. Jika terbukti ada unsur kesengajaan dan pelanggaran yang berulang, hak sebagai penerima bansos akan dicabut dan dialihkan kepada masyarakat lain yang lebih berhak,” tegas Saifullah.
Menurutnya, pencabutan status penerima bansos hanya akan dilakukan setelah seluruh proses verifikasi selesai dan terdapat bukti yang menguatkan adanya pelanggaran.
Kemensos berharap langkah penangguhan dan verifikasi tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial sekaligus memastikan anggaran negara tepat sasaran.
Pemerintah menegaskan bantuan sosial harus diberikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat dan memanfaatkannya sesuai peruntukan. Karena itu, koordinasi antara Kemensos dan PPATK akan terus dilakukan guna memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bansos.
Temuan 1,49 juta penerima bansos terindikasi judi online menjadi salah satu evaluasi penting dalam upaya pemerintah memperbaiki tata kelola bantuan sosial.
Melalui proses verifikasi yang komprehensif, pemerintah berharap penyaluran bansos dapat berlangsung lebih transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. (awn)
