MataParlemen.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta aksi unjuk rasa yang digelar bertepatan dengan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026), berlangsung aman dan damai. Ia juga mengingatkan peserta aksi agar tidak merusak fasilitas publik.
Pramono mengatakan menyampaikan pendapat melalui demonstrasi merupakan hak warga negara. Namun, pelaksanaan aksi harus tetap menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
“Demonstrasi itu kan merupakan hak dari warga, tapi yang paling penting mari kita bersama-sama menjaga agar Jakarta tetap adem, ayem, tenteram, dan jangan merusak fasilitas publik,” ujar Pramono kepada Wartawan Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026),
Imbauan tersebut disampaikan menjelang aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada 10 November 2026.
Pemerintah sebelumnya menyatakan telah melakukan langkah antisipasi terhadap rencana demonstrasi tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan koordinasi telah dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif selama aksi berlangsung.
“Sudah kita antisipasi dan sudah kita komunikasikan dengan baik dan saya rasa ke depan ini masyarakat juga sudah semakin memahami lah tentang perkembangan situasi ini,” kata Dudung di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin.
Menurut Dudung, pemerintah mengimbau peserta aksi menyampaikan aspirasi secara tertib dan menghindari tindakan anarkis.
Ia menilai aksi yang bertepatan dengan Hari Pahlawan dapat dimaknai sebagai bagian dari semangat generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Dudung mengatakan peringatan 10 November menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia.
Semangat tersebut, menurut dia, diharapkan dapat diwujudkan generasi muda melalui kegiatan yang konstruktif dan tetap menjaga ketertiban. “Mari kita jadikan momen 10 November ini menjadi momen yang baik untuk membangun bangsa,” katanya.
Pemerintah berharap penyampaian aspirasi pada peringatan Hari Pahlawan dapat berlangsung damai tanpa mengganggu keamanan maupun merusak fasilitas yang digunakan masyarakat.(hsu)


