MataParlemen.id-Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menanggapi serius kabar mengenai potensi keluarnya sejumlah investasi dari Indonesia serta ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 50 ribu pekerja. Informasi tersebut sebelumnya disampaikan penasihat presiden bidang tenaga kerja, Said Iqbal.
Menurut Eddy, dinamika tersebut menjadi sinyal penting bahwa daya saing ekonomi nasional perlu terus diperkuat di tengah kompetisi global dalam menarik dan mempertahankan investasi.
“Indonesia tidak boleh kalah cepat dibandingkan negara lain yang terus melakukan reformasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sederhana, pasti, dan kompetitif,” tegas Eddy dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).
Eddy menegaskan bahwa investasi merupakan salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Karena itu, setiap indikasi perlambatan, relokasi, maupun ketidakpastian yang dirasakan pelaku usaha perlu segera direspons dengan langkah kebijakan yang lebih adaptif dan terukur.
Baca juga:
Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini menekankan pentingnya membangun ekonomi yang ramah investasi, di mana kepastian regulasi menjadi fondasi utama. Dunia usaha, menurutnya, sangat sensitif terhadap perubahan aturan yang terlalu sering dan tidak dapat diprediksi.
“Karena itu, birokrasi harus benar-benar bertransformasi menjadi lebih adaptif, efisien, dan berfungsi sebagai fasilitator, bukan hambatan bagi masuk dan berkembangnya investasi,” ujarnya.
Ia juga mendorong percepatan digitalisasi layanan publik dan penyederhanaan perizinan agar Indonesia tidak terjebak dalam ekonomi biaya tinggi yang menggerus daya saing industri nasional.
Dari sisi insentif, Anggota Komisi XII DPR RI ini menilai pemerintah perlu memadukan instrumen fiskal dan nonfiskal secara kompetitif. Keringanan perpajakan, fasilitas investasi, dan dukungan sektor prioritas harus terus dievaluasi agar tetap relevan bagi investor.
“Sementara dari sisi nonfiskal, penyederhanaan perizinan, percepatan layanan, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan infrastruktur harus terus menjadi agenda prioritas nasional,” tambahnya.
Ia menambahkan, upaya menjaga iklim investasi bukan hanya untuk kepentingan investor, tetapi juga untuk kepentingan ekonomi nasional secara keseluruhan, termasuk penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan produktivitas.
“Karena itu, siapa pun yang mengganggu upaya menghadirkan dan mempertahankan investasi pada dasarnya juga mengganggu upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat,” tegasnya.
Eddy meyakini Indonesia masih memiliki daya tarik fundamental yang kuat, mulai dari pasar domestik yang besar, bonus demografi, hingga posisi strategis di kawasan.
“Namun seluruh potensi tersebut hanya akan optimal jika diiringi dengan reformasi struktural yang konsisten, terutama dalam memastikan kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta lingkungan investasi yang bersih, aman, dan dapat dipercaya,” kata Eddy.
“Momentum ini harus dijaga bersama agar tidak kehilangan peluang besar dalam persaingan global,” tutupnya. (awn)
