MataParlemen.id-Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong pengelolaan wakaf diarahkan secara lebih produktif guna memperkuat pemberdayaan masyarakat dan mempercepat pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, wakaf dapat menjadi instrumen pelengkap yang membantu pemerintah menjawab berbagai persoalan sosial di luar pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kami percaya bahwa gerakan wakaf ini tidak saja bagian dari gerakan memberi yang berdampak, tetapi juga membantu pemerintah, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, lewat beasiswa, dan bahkan kesehatan. Tetapi karena persoalan kita adalah kemiskinan, mungkin nanti Komisi VIII ingin ada yang lebih fokus untuk pemberdayaan supaya masyarakat kita yang miskin ini bisa bergeser menjadi lebih baik,” ujar Marwan kepada Parlementaria usai Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi Wakaf Legislator Indonesia (WALI), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Pengelolaan wakaf, lanjutnya, diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi terbawah.
Baca juga:
“Dalam istilah data kita itu desil satu sampai desil lima masih harus dibantu. Ini yang perlu kita geser menjadi naik sampai desil sepuluh,” katanya.
Marwan menilai, percepatan penyelesaian persoalan sosial membutuhkan dukungan masyarakat melalui instrumen wakaf. Terlebih, pemerintah memiliki keterbatasan dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan.
“Karena kita bagian dari mitra di Komisi VIII yang menangani berbagai problem kemasyarakatan yang butuh penanganan segera. Menunggu APBN rasa-rasanya bergilirnya agak lama. Maka butuh tambahan energi. Energi itu sebetulnya ada dari masyarakat, tinggal didorong supaya mereka turut serta,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, potensi wakaf di Indonesia cukup besar dan telah menunjukkan hasil yang positif. Menurutnya, berbagai model wakaf produktif yang berkembang saat ini membuktikan bahwa dana wakaf dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan para wakif.
“Saya kira tadi sudah ditunjukkan hasil kelolaan sudah sampai Rp6 triliun. Jadi saya kira wakafnya macam-macam. Tadi yang disebutkan di IPB itu wakafnya malah terbatas dan hasilnya mereka minta dibagikan di IPB juga. Saya kira itu variasi-variasi yang sungguh luar biasa. Yang penting dampaknya bisa menyelesaikan berbagai persoalan,” ujarnya.
Ke depan, Ia mengatakan bahwa Komisi VIII DPR RI akan mengevaluasi perkembangan gerakan wakaf sebelum menetapkan target tertentu bagi Badan Wakaf Indonesia.
“Ya mungkin saja di suatu waktu setelah kita evaluasi, kita lihat dulu ini perkembangan. Nanti akan kita coba kalkulasi. Kalau gerakannya masih seperti ini, dikalikan hasilnya, baru nanti kita lakukan penguatan kepada BWI untuk mencapai target. Tentu kalau mendesak mereka mencapai target harus dikasih fasilitas juga untuk menggandakan kinerja,” pungkasnya. (awn)
