MataParlemen.id-Penyusunan payung hukum permanen menyusul kebijakan pembatasan komisi aplikator ojek online (ojol) menjadi maksimal 8 persen, didorong untuk segera hadir. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendesak pemerintah bersama DPR segera menyusun payung hukum, agar kebijakan yang diputuskan Presiden nantinya makin diperkuat melalui regulasi.  Huda menuturkan, bahwa regulasi permanen nantinya akan memberikan kepastian … Lanjutkan membaca DPR Dorong Revisi UU LLAJ Dipercepat Atur Komisi Permanen Ojol 8 Persen