Close Menu
MataParlemenMataParlemen
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
Populer Hari Ini

DPR Dukung Putusan ICJ Soal Genosida Rohingya di Myanmar

November 22, 2026

DPR Gerak Cepat, Dasco Sebut Tim Galapana DPR Berangkat Menuju Lokasi Gempa NTT

Agustus 16, 2026

Evita : Perlu Kajian Lengkap Jangan Terburu-Buru Memindahkan Badak Jawa

November 22, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
MataParlemenMataParlemen
Login
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
MataParlemenMataParlemen
Home » Dasco : Usulan Percepatan Pembahasan RUU Penyadapan
DPR

Dasco : Usulan Percepatan Pembahasan RUU Penyadapan

RedaksiBy RedaksiNovember 9, 2026
Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
Follow Us
Google News Flipboard
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

MataParlemen.id – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menyebut usulan percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan berpotensi berkembang dalam masa persidangan DPR.

Dasco mengatakan bahwa sejumlah fraksi disebut telah menyampaikan usulan agar regulasi tersebut segera dibahas.

“Soal RUU Penyadapan, ini mungkin akan berkembang pada saat masa sidang,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dasco menjelaskan, usulan percepatan pembahasan RUU Penyadapan sebelumnya telah disampaikan secara informal oleh beberapa fraksi sebelum masa sidang dimulai.

“Memang secara informal sebelum masa sidang ada beberapa fraksi yang kemudian mengusulkan agar itu segera cepat dibahas,” ujarnya.

Meski demikian, Dasco menyebut DPR masih akan melihat perkembangan dinamika politik dan pembahasan di internal parlemen sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

“Tetapi kita nanti lihat dinamika yang ada, apakah kemudian itu dijalankan dengan segera atau bagaimana,” tuturnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI  Jazilul Fawaid, mendorong percepatan pembahasan RUU Penyadapan menyusul dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Jazilul, kasus tersebut menjadi pengingat pentingnya payung hukum yang mengatur secara menyeluruh kewenangan penyadapan oleh aparat negara.

Ia menegaskan bahwa regulasi diperlukan untuk memastikan penyadapan dilakukan sesuai ketentuan hukum dan berada dalam pengawasan yang jelas.

“Harus ada satu payung hukum yang mengatur seluruh aktivitas penyadapan, mulai dari siapa yang berwenang, kondisi seperti apa penyadapan boleh dilakukan, hingga siapa yang mengawasi,” kata Jazilul, Minggu (8/11/2026).

Dia menilai pembahasan RUU Penyadapan tidak boleh terus tertunda. Terlebih, rancangan regulasi tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak 2025.

Jazilul menjelaskan, aturan mengenai penyadapan saat ini masih tersebar dalam sejumlah regulasi, di antaranya KUHAP dan Undang-Undang Intelijen Negara. Karena itu, diperlukan harmonisasi agar tidak membuka celah penyalahgunaan kewenangan.

“Ini persoalan yang sangat serius. Jika Presiden saja bisa menjadi sasaran dugaan penyadapan oleh pihak yang menyalahgunakan kewenangan, tentu publik berhak mendapatkan penjelasan transparan,” pungkasnya.(erc)

Follow on Google News Follow on Flipboard
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Redaksi

Related Posts

Evita : Perlu Kajian Lengkap Jangan Terburu-Buru Memindahkan Badak Jawa

November 22, 2026

DPR Dukung Putusan ICJ Soal Genosida Rohingya di Myanmar

November 22, 2026

Yenny Wahid Menilai Dasco Layak Isi Kursi Wapres

November 22, 2026
Berita Terkini

DKPP Gelar Sidang Etik Komisioner KPU dan Bawaslu Terkait Pasal Penyelundupan PKPU Pencalonan Gibran

November 22, 20260 Views

Evita : Perlu Kajian Lengkap Jangan Terburu-Buru Memindahkan Badak Jawa

November 22, 20262 Views

Kapolri Mutasi Sejumlah Pati Polri, 6 Kapolda Diganti 

November 22, 20260 Views

DPR Dukung Putusan ICJ Soal Genosida Rohingya di Myanmar

November 22, 20263 Views

Yenny Wahid Menilai Dasco Layak Isi Kursi Wapres

November 22, 20261 Views

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Berita Terpopuler

MA Putuskan Suket Ijazah Gibran Tidak Sah, Berkonsekwensi Masuk Ranah Politik Negara

Oktober 31, 202610 Views

DPR RI Beri Perhatian Dugaan Diskriminasi di SMA Strada St. Thomas Aquino Tangerang

Oktober 21, 202610 Views

Fitnah ke Dasco, Dianggap Merusak Demokrasi dan Pembunuhan Karakter

November 21, 20266 Views
Pilihan Editor

DKPP Gelar Sidang Etik Komisioner KPU dan Bawaslu Terkait Pasal Penyelundupan PKPU Pencalonan Gibran

November 22, 2026

Evita : Perlu Kajian Lengkap Jangan Terburu-Buru Memindahkan Badak Jawa

November 22, 2026

Kapolri Mutasi Sejumlah Pati Polri, 6 Kapolda Diganti 

November 22, 2026

Subscribe to Updates

Dapatkan berita terkini dan eksklusif langsung ke email Anda, setiap harinya!

Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
© 2026 MataParlemen.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?