MataParlemen.id – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah menteri membahas pelayanan transportasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), melalui kapal perintis, Senin (20/7/2026).
Rapat menyepakati penambahan anggaran subsidi kapal perintis (ASDP dan Pelni) berupa penambahan dana untuk menjamin konektivitas dan pemerataan kebutuhan pokok di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Disepakati penambahan anggaran sebanyak Rp139 miliar untuk ASDP dan Rp70 miliar untuk Pelni.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Komisi V DPR Lasarus, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, COO Danantara Dony Oskaria, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
“Bagi masyarakat di wilayah 3T, kapal perintis adalah akses menuju sekolah, layanan kesehatan, kebutuhan pokok, dan harapan. Jalan menuju kehidupan yang lebih baik,” ucap Dasco.
Karena itu, kata Dasco, DPR dan pemerintah mengawal proses dukungan agar layanan kapal perintis tetap berjalan.
“Kami percaya akan kolaborasi lintas sektor dan keberhasilan kebijakan juga harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat,” ucap Dasco.
Karena tugas negara, katanya, adalah memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal, dimanapun berada. “Kolaborasi lintas sektor untujk memastikan layanan dan manfaat negara menjangkau seluruh masyarakat,” tegas Dasco.
Dukungan dinilai penting untuk memastikan layanan transportasi laut tetap berjalan dan mobilitas masyarakat di berbagai daerah tidak terganggu.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menyetujui tambahan anggaran untuk layanan penyeberangan perintis yang dioperasikan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menjelaskan pemerintah menyetujui tambahan anggaran sekitar Rp139 miliar untuk ASDP dan sekitar Rp70 miliar untuk Pelni.
“Yang tadi disampaikan adalah kebutuhan sekitar Rp139 miliar untuk ASDP, dan kurang lebih Rp70 miliar untuk Pelni,” ujar Prasetyo.
Pemerintah, sambung dia juga menyepakati permohonan anggaran dari Kementerian Perhubungan yang akan segera dibahas lebih rinci oleh tim teknis.
“Secara prinsip, apa yang diajukan tadi bisa kita sepakati bersama-sama,” ujarnya.
Selain ASDP dan Pelni, pemerintah juga memberikan persetujuan untuk mendukung operasional DAMRI. Namun, menurut Prasetyo, persoalan yang dihadapi DAMRI berbeda karena lebih berkaitan dengan skema pendanaan dibanding kebutuhan tambahan anggaran secara langsung.
“Kalau ASDP dan Pelni berhubungan dengan penyeberangan laut, yang darat ini DAMRI memiliki masalah yang sama tetapi tidak spesifik memerlukan tambahan anggaran. Yang dibutuhkan adalah solusi terkait skema pendanaannya agar persoalan serupa tidak kembali terjadi,” jelasnya.
Melalui keputusan tersebut, pemerintah memastikan operasional layanan transportasi perintis di seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah 3T, tetap berjalan guna menjaga konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat. (har)
