MataParlemen.id- Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026, untuk mendalami kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Rapat kerja tersebut secara khusus akan membahas perkembangan penanganan perkara, termasuk mengungkap pihak yang diduga menjadi dalang serta motif di balik penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara, tokoh politik, hingga Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, rapat kerja tersebut merupakan bagian dari upaya parlemen mengawal proses penegakan hukum agar perkara yang menjadi perhatian publik itu dapat diungkap secara menyeluruh.
“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/11/2026).
Habiburokhman menjelaskan, rapat kerja baru dapat diselenggarakan pada Kamis karena masa persidangan DPR RI baru dibuka pada Selasa, 10 November 2026.
Rapat tersebut akan dipimpin langsung oleh Habiburokhman selaku Ketua Komisi III DPR RI. Ia akan didampingi para wakil ketua, yakni Rano Alfaath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dek Gam.
Menurut Habiburokhman, Komisi III DPR akan mengawal penanganan perkara tersebut sesuai arahan pimpinan DPR. Ia menegaskan, siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
“Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapapun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum,” ujarnya.
Agenda rapat kerja tersebut menjadi penting karena perkara dugaan penyadapan ilegal tidak hanya menyangkut persoalan penggunaan teknologi pemantauan komunikasi oleh aparat penegak hukum, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan privasi, penyalahgunaan kewenangan, akuntabilitas institusi kepolisian, dan jaminan bahwa seluruh tindakan penyadapan dilakukan berdasarkan hukum.
Kasus ini mencuat setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan sejumlah perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal terhadap sistem elektronik, dan penghapusan data elektronik.
Salah satu nama yang diumumkan sebagai tersangka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Penyidik juga menetapkan sejumlah perwira tinggi Polri lainnya yang diduga memiliki keterkaitan dengan penggunaan sistem penyadapan milik kepolisian.
Untuk diketahui, empat perwira tinggi Polri terseret perkara tersebut. Dalam perkembangan penyidikan, Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka pada Selasa, 3 November 2026. Ketiganya masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH.
Berdasarkan identitas yang disampaikan dalam pemberitaan mengenai pengumuman penyidikan, ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Selanjutnya, pada 5 November 2026, penyidik mengumumkan penetapan tersangka keempat, yakni mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi.
Penetapan para tersangka tersebut memperlihatkan bahwa penyidikan tidak hanya menyasar persoalan teknis penggunaan perangkat penyadapan, tetapi juga berupaya menelusuri pihak-pihak yang diduga memerintahkan, memfasilitasi, maupun memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tindakan tersebut.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya menjelaskan, penyidik menemukan dugaan penggunaan sistem penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku di lingkungan kepolisian.
Menurut keterangan penyidik, dugaan penyadapan berlangsung dalam periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui mekanisme verifikasi sebagaimana mestinya.
Penyidik menduga tindakan tersebut dilakukan tanpa didasarkan pada kebutuhan penegakan hukum yang sah, baik dalam rangka penyelidikan maupun penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain dugaan penyadapan tanpa prosedur, penyidik juga mengungkap adanya dugaan penghapusan berkas atau file hasil penyadapan dari komputer yang terhubung dengan sistem LIMS sekira medio Oktober 2026.
Dugaan penghapusan data elektronik tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam penyidikan karena berpotensi berkaitan dengan upaya menghilangkan atau mengubah jejak digital yang diperlukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa.
Meski demikian, motif penghapusan data, pihak yang memberikan perintah, serta tujuan tindakan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan saksi, tersangka, barang bukti elektronik, dan hasil analisis forensik digital.
Presiden Prabowo disebut menjadi salah satu sasaran penyadapan
Salah satu aspek paling serius dalam perkara ini adalah munculnya dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.(har)


