Penulis: Redaksi

Konferensi pers DPR dan Pemerintah.

diskusi Dialektika Demokrasi

MataParlemen.id-DPR RI memberikan persetujuan permohonan pemberian amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai terpidana kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Dalam kasus ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP itu divonis 3,5 tahun hukuman, karena terbukti bersalah memberi suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan PAW anggota DPR periode 2019-2024 untuk Harun Masiku. DPR juga memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendukung Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu, dalam kasus impor gula yang sebelumnya telah divonis 4,5 tahun hukuman penjara. Pemberian amnesti…

MataParlemen.id- Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menghentikan sementara transaksi pada rekening dormant (tidak aktif). Hal itu demi melindungi hak dan kepentingan pemilik sah rekening serta menjaga integritas sistem keuangan nasional. Habib Aboe mengapresiasi objektivitas PPATK dalam mengambil kebijakan ini, mengingat maraknya penyalahgunaan rekening dormant untuk berbagai tindak pidana. “Langkah PPATK untuk mengamankan rekening dormant adalah tindakan yang tepat dan objektif. Data menunjukkan bahwa banyak rekening tidak aktif yang disalahgunakan untuk menampung dana hasil kejahatan seperti narkotika, korupsi, hingga peretasan,” ujar Habib…

MataParlemen.id-Anggota Komisi XI DPR RI Anna Mu’awanah meminta, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk meninjau ulang kebijakan pemblokiran rekening dormant atau tidak aktif. Menurutnya, kebijakan ini telah menimbulkan keresahan dan kerugian di kalangan masyarakat.  Anna sendiri menerima banyak laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan akibat rekening mereka diblokir tanpa pemberitahuan yang jelas. Padahal tidak semua rekening tersebut digunakan untuk aktivitas mencurigakan atau melanggar hukum. “Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat yang tiba-tiba tidak bisa mengakses rekening miliknya hanya karena dinyatakan ‘tidak aktif’. Padahal, tidak semua rekening pasif menunjukkan adanya indikasi pelanggaran. Ada yang memang digunakan untuk menabung dalam…

MataParlemen.id-Semua ASN (aparatur sipil negara) yang ada di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menjadi Ketua dan pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Setjen DPR RI. Namun yang utama adalah mereka yang mau bekerja untuk kepentingan organisasi. Itulah kriteria yang diharapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar dari pengurus KORPRI. “Saya kira semua ASN yang ada di Setjen DPR RI ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama ya. Kalau berkaitan dengan kriteria pengurus KORPRI, tentu yang diharapkan adalah mereka yang mau bekerja untuk kepentingan organisasi. Itu yang harus menjadi acuan utama. Namun…

MataParlemen.id-Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa Revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tengah dibahas oleh DPR RI bertujuan utama untuk memperkuat posisi masyarakat sipil saat berhadapan dengan negara dalam proses hukum. “Saya berangkat dari latar belakang sebagai pengacara publik, dan saya tahu betul betapa timpangnya posisi warga negara ketika harus berhadapan dengan negara dalam kasus hukum. Negara ini sangat powerful, sementara warga sipil sering kali dalam posisi yang lemah,” ujarnya dalam keterangan video, di Jakarta, Kamis (31/7/2025). Habiburokhman mengungkapkan bahwa ketimpangan tersebut sangat terlihat dalam KUHAP yang berlaku saat ini, yang dibuat pada era Orde Baru tahun…

MataParlemen.id-Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti munculnya fenomena rombongan jarang beli (Rojali) dan rombongan hanya nanya (Rohana) di berbagai pusat perbelanjaan Tanah Air yang tengah ramai jadi pembahasan belakangan ini. Menurutnya, fenomena tersebut menjadi alarm bagi pemerintah karena merupakan tanda terganggunya konsumsi masyarakat.  “Mereka bukan sedang iseng. Mereka sedang bertahan di tengah sulitnya hidup. Kalau rakyat mulai ramai-ramai datang ke pusat perbelanjaan hanya untuk lihat-lihat, itu tanda ekonomi sedang tidak baik-baik saja,” kata Mufti Anam dalam keterangannya i Jakarta, Rabu (30/7/2025). Meskipun terkesan lucu, fenomena Rojali dan Rohana mencerminkan tren perubahan perilaku konsumen di tengah tantangan ekonomi. Mufti…

Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia

MataParlemen.id-Anggota Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Firman Subagyo, kembali menegaskan krusialnya kepastian hukum dalam pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Hal ini disampaikannya dalam sebuah diskusi di gedung Parlemen Senayan, Kamis (30/7/2025), bersama sejumlah tokoh nasional dan akademisi. Firman menekankan bahwa tanpa landasan hukum yang kuat, PPHN berpotensi menimbulkan kebingungan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam kesempatan tersebut, politisi Partai Golkar itu juga menyampaikan dukacita mendalam atas wafatnya ekonom senior Kwik Kian Gie, yang disebutnya sebagai tokoh besar asal Pati, Jawa Tengah, daerah kelahiran Firman. Terkait PPHN, Firman menegaskan bahwa landasan hukum adalah persoalan mendasar. “Rekomendasi MPR…