Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. (₹)

MataParlemen.id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan Anggota DPR RI Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Politisi Partai NasDem dan Partai Gerindra itu, diduga menerima menerima total Rp 28,2 miliar dari dana CSR BI dan OJK. Mereka menerima dan menyalurkan melalui yayasan fiktif, serta meminta bank untuk menyamarkan uang dari dana CSR BI dan OJK. “Bahwa setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup, dan menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu HG (Heri Gunawan)…

MataParlemen.id — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Cellica Nurrachadiana, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyukseskan dua program prioritas nasional, yakni Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikannya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “CKG dan Gizi Gratis: Strategi Preventif Pastikan Generasi Indonesia Emas”, yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (7/8/2025). Cellica menyebutkan bahwa dua mitra utama Komisi IX terkait program tersebut, yakni Kementerian Kesehatan dan Badan Gizi Nasional, memiliki peran strategis dalam mendukung visi besar Presiden Prabowo Subianto melalui program Asta Cita, khususnya poin keempat mengenai…

MataParlemen.id — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal DI. Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menyampaikan kritik tegas terhadap penanganan kasus lima orang pemain judi online (judol) yang ditangkap oleh Polda DIY karena diduga merugikan bandar. Gus Hilmy, sapaan akrabnya, mempertanyakan logika hukum yang digunakan dan menilai penanganan kasus ini berpotensi menyimpang dari prinsip keadilan dan akal sehat. “Ini janggal. Yang dilaporkan adalah kerugian dari sistem yang jelas-jelas ilegal, yaitu platform judi online. Tapi yang ditangkap justru lima orang pengguna yang katanya merugikan bandar. Pertanyaannya, mengapa situsnya tidak ditindak? Dan siapa sebenarnya pelapornya?” ujar Gus Hilmy dalam pernyataan tertulisnya…

MataParlemen.id-Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyoroti polemik penarikan royalti atas pemutaran lagu di ruang-ruang publik yang tengah menjadi perbincangan hangat masyarakat. Ia meminta Kementerian Hukum (Kemenkum) segera merumuskan regulasi teknis yang tidak memberatkan para pelaku usaha, namun tetap melindungi hak-hak ekonomi pencipta lagu. “DPR RI juga mencermati dunia permusikan yang beberapa saat ini ada dinamika, dan kami sudah minta Kementerian Hukum yang kemudian juga membawahi LMK-LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) untuk juga kemudian membuat aturan yang tidak menyulitkan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, DPR RI, Jakarta, Senin (4/8/2025). Menurut Dasco, saat ini Komisi X DPR RI tengah membahas…

MataParlemen.id-Wakil Ketua Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, menanggapi dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem ketatanegaraan dengan menegaskan bahwa meskipun keputusan MK bersifat final dan mengikat, proses politik dan legislasi tetap memiliki ruang yang sah dalam sistem demokrasi. Agun menyampaikan pandangannya terkait berbagai dinamika ketatanegaraan, termasuk soal putusan MK dan sistem pemerintahan Indonesia. “Kalau saya diberikan kesempatan, saya berdiam diri juga salah. Walaupun kelak saya baca putusan MK, apakah keputusannya A, B, C, atau D, itu adalah urusan yang melalui proses tarik-menarik kepentingan. Tapi, untuk hal-hal yang menyangkut saya, saya akan bertanggung jawab. Bisa sama, bisa…

MataParlemen.id-KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). Dua tersangka merupakan anggota DPR atau legislator.”CSR BI apakah Sprindik untuk dua tersangka ini sudah ada? Jawabannya sudah,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu di gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/8/2025). Namun belum dirincikan Asep terkait identitas tersangka itu. Dirinya hanya menegaskan sudah ada 2 tersangka yang ditetapkan dari kalangan legislator. “Dua (tersangka). Ya (legislator),” ujarnya. “Kami juga sedang mendalami untuk yang lainnya, kedua belah pihak, yang BI dan pihak dari legislatornya. Yang sudah ada dan sudah firm itu…

MataParlemen.id-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,12 persen (year on year/yoy) pada triwulan II 2025 di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan capaian ini ditopang oleh konsumsi domestik yang solid, aktivitas investasi dan ekspor yang meningkat, aktivitas dunia usaha yang ekspansif, serta dukungan optimal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kami akan terus mengoptimalkan peranan APBN untuk terus mendukung perekonomian melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi,” ujar Menkeu dalam konferensi pers bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Jakarta pada Selasa (5/8/2025). Dari sisi permintaan, konsumsi…

MataParlemen.id-Sikap Presiden Prabowo Subianto yang tidak bereaksi berlebihan terhadap fenomena pengibaran bendera bajak laut “One Piece” di tengah masyarakat, menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh menilai sikap Presiden tersebut mencerminkan ketenangan sekaligus kedewasaan dalam membaca ekspresi publik. “Presiden Prabowo menunjukkan jiwa kenegarawanan yang matang dengan tidak bersikap reaktif atas pengibaran bendera One Piece. Ini menunjukkan beliau mampu memahami bahwa fenomena tersebut merupakan bagian dari ekspresi masyarakat, bukan ancaman terhadap negara,” ujar Oleh Soleh, Rabu (6/8/2025). Menurut Oleh, selama bendera yang dikibarkan tidak lebih tinggi dari Bendera Merah Putih,…

MataParlemen.id-Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, menanggapi mutasi besar-besaran di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta pengisian jabatan Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) yang baru. Ia menilai langkah tersebut menjadi momentum bagi Polri untuk berbenah, memperkuat soliditas, dan meningkatkan kinerja. “Mutasi jabatan adalah hal wajar di institusi kepolisian. Namun yang terpenting adalah bagaimana mutasi ini diikuti dengan pembenahan internal dan peningkatan kinerja agar Polri semakin profesional, transparan, dan dipercaya publik,” ujar Abdullah, Rabu (6/8/2025). Abdullah menekankan bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap kinerja Polri, terutama dalam penuntasan berbagai kasus yang menjadi perhatian publik. Salah…