Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran uang kasus dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang bersumber dari anggota DPR RI Heri Gunawan (HG). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman tersebut dilakukan lembaga antirasuah itu dengan memeriksa seorang ibu rumah tangga berinisial MLS sebagai saksi pada 6 Juli 2026. “Saksi hadir. Penyidik mendalami keterangan yang bersangkutan terkait aset dan aliran uang yang diduga bersumber dari tersangka HG,” ujar Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa (7/7/2026). Ini bukan kali pertama Melissa B. Darban diperiksa KPK. Sebelumnya, ibu…

MataParlemen.id- Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat. Menurutnya, rumah yang layak bukan sekadar tempat berteduh, tetapi menjadi fondasi terciptanya keluarga yang sehat, produktif, dan sejahtera. Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut saat meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Mendolo Kidul, Kabupaten Pacitan, sekaligus memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bertajuk “Satu Rasa Satu Bangsa: Rumah Layak, Keluarga Sehat dan Desa Sejahtera”, Sabtu (4/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, wakil rakyat dari Dapil…

​MataParlemen.id- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Iman Gusman menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 195/PUU-XXIV/2026 tanggal 29 Juni 2026 yang mengukuhkan Pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat merupakan penegasan penting legitimasi elektoral dalam sistem demokrasi Indonesia. Dengan putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu, maka Senator dari Sumatera Barat ini mememinta agar perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah dihentikan agar ke depan lebih fokus membenahi kualitas demokrasi terutama pelaksanaan demokrasi di daerah ​”Putusan MK adalah penegasan legitimasi elektoral. Namun, agenda besar kita jauh lebih mendesak: bagaimana legitimasi tersebut diterjemahkan menjadi pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan pro-rakyat. Tanpa fondasi…

MataParlemen.id- Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Bali digelar di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Denpasar, Sabtu (4/7/2026). Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Ir. Abraham Liyanto membuka LCC Empat Pilar MPR RI di Provinsi Bali. Kegiatan tersebut menjadi salah satu metode MPR RI dalam memperkuat pemahaman generasi muda di Pulau Dewata dterhadap nilai-nilai kebangsaan. Dalam sambutannya, Abraham Liyanto, Anggota MPR RI dari Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menegaskan bahwa pelaksanaan LCC Empat Pilar merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Tata Tertib MPR RI…

MataParlemen.id -Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen menjaga kebebasan beragama sekaligus tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan agama yang dapat memicu perpecahan di masyarakat. Hal tersebut disampaikan Marwan usai mengikuti pertemuan antara delegasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dengan Utusan Khusus Kerajaan Belanda untuk Urusan Kebebasan Beragama, Paul Bekkers, di Ruang Diplomasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026). Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga sebagai bagian dari penguatan dialog antarparlemen mengenai kebebasan beragama dan toleransi.   Marwan menjelaskan bahwa dialog dengan delegasi Belanda difokuskan pada upaya memperkuat kerja sama…

MataParlemen.id-Komite IV DPD RI melaksanakan pertemuan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali untuk memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Komite IV, H. Ahmad Nawardi, S.Ag, Wakil Ketua Komite IV, Novita Anakotta, S.H., M.H, Senator Komite IV Provinsi Bali I Komang Merta Jiwa, serta Senator Komite IV Provinsi NTB Evi Apita Maya. Ketua Komite IV, Ahmad Nawardi, menegaskan bahwa SE2026 merupakan instrumen strategis untuk memotret kondisi perekonomian nasional dan daerah secara komprehensif. Ia menekankan pentingnya kualitas data, terutama bagi Bali yang struktur ekonominya sangat bergantung…

MataParlemen.id-Komisi IV DPR RI sepakat membentuk tim khusus (timsus) untuk turun langsung ke Timika, Papua Tengah, guna menginvestigasi dampak lingkungan dan sosial akibat pembuangan tailing PT Freeport Indonesia. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi IV menggelar rapat dengar pendapat umum bersama Pimpinan DPRD Provinsi Papua Tengah dan perwakilan lembaga masyarakat adat Timika, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7/2026). Anggota Komisi IV DPR RI Robert J. Kardinal mengatakan persoalan tailing Freeport sebenarnya bukanlah masalah baru, melainkan persoalan yang telah berlangsung sejak puluhan tahun tanpa penyelesaian yang tuntas. “Ini cerita panjang sejak 1967 sampai sekarang tidak pernah selesai. Setiap hari sekitar 240 ribu…

Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh.

MataParlemen.id-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi respons cepat dari pimpinan DPR RI dalam menanggapi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di lingkungan perusahaan platform digital TikTok maupun Tokopedia. Dia mengatakan bahwa isu PHK massal tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Menurut dia, pihaknya pun sudah difasilitasi oleh DPR untuk bertemu dengan perwakilan dari TikTok guna meminta klarifikasi atas isu tersebut. “Pimpinan DPR dengan cepat merespons apa yang banyak dipertanyakan masyarakat dan tadi diklarifikasi,” kata Yassierli seusai pertemuan dengan DPR dan perwakilan TikTok di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (6/7/2026). Dari pertemuan itu, dia mendengar bahwa TikTok tengah melakukan penataan internal dan memberi…

MataParlemen.id – Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Evaluasi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, beberapa waktu lalu di Hotel JS Luwansa Jakarta. Kegiatan ini dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, AISMOLI, serta sejumlah organisasi masyarakat sipil di bidang transportasi, yaitu ENTREV, ITDP, WRI, dan INDEF. Ketua Umum…