Close Menu
MataParlemenMataParlemen
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
Populer Hari Ini

DPR Dukung Putusan ICJ Soal Genosida Rohingya di Myanmar

November 22, 2026

DPR Gerak Cepat, Dasco Sebut Tim Galapana DPR Berangkat Menuju Lokasi Gempa NTT

Agustus 16, 2026

Evita : Perlu Kajian Lengkap Jangan Terburu-Buru Memindahkan Badak Jawa

November 22, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
MataParlemenMataParlemen
Login
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
MataParlemenMataParlemen
Home » APBN Terbatas, Golkar MPR Dorong UU Obligasi Daerah untuk Percepat Pembangunan
MPR

APBN Terbatas, Golkar MPR Dorong UU Obligasi Daerah untuk Percepat Pembangunan

RedaksiBy RedaksiNovember 16, 2026
Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
Follow Us
Google News Flipboard
Oplus_131072
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

MataParlemen.id – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mendorong pemerintah dan DPR segera merealisasikan pembentukan Undang-Undang (UU) Obligasi Daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan sekaligus instrumen investasi publik.

Menurut Mekeng, keberadaan obligasi daerah menjadi penting di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Mekeng di sela-sela diskusi Fraksi Partai Golkar MPR RI bertajuk Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik.

Ia menjelaskan, sejak tahun lalu pihaknya telah melakukan sosialisasi dan menyerap aspirasi di sembilan provinsi dengan melibatkan gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, serta kalangan akademisi.

Seluruh masukan tersebut menjadi bahan penyusunan naskah akademik yang nantinya akan diserahkan kepada DPR sebagai landasan pembahasan RUU Obligasi Daerah.

“Menurut kami, sudah saatnya Indonesia memiliki undang-undang tentang obligasi daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di Indonesia, khususnya di daerah,” ujar Mekeng di ruang GBHN, Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (16/11/2026).

Ia menilai, sejak era reformasi dan penerapan desentralisasi, pemerintah daerah dituntut semakin mandiri, termasuk dalam memperkuat kemampuan fiskalnya. Namun, ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dan APBD dinilai belum cukup untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.

Mekeng mengatakan, obligasi daerah dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan sekaligus membuka peluang investasi bagi masyarakat maupun investor.

Ia mencontohkan sejumlah negara yang telah memanfaatkan obligasi daerah untuk membiayai proyek-proyek strategis. Salah satunya Vietnam yang menerbitkan obligasi untuk mendukung pembangunan pengelolaan air dan pengolahan sampah.

Menurutnya, skema serupa dapat diterapkan di Indonesia dengan mengarahkan dana obligasi pada proyek-proyek produktif yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan.

“Obligasi daerah harus disandarkan pada proyek yang bisa menghasilkan uang. Misalnya pembangunan rumah sakit atau pelabuhan. Dari kegiatan tersebut ada pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar kupon atau bunga serta pokok obligasi,” jelasnya.

Mekeng menegaskan, dana hasil penerbitan obligasi daerah tidak boleh digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan maupun kegiatan yang tidak memiliki sumber pendapatan jelas.

Ia juga membedakan obligasi daerah dengan skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Menurutnya, obligasi daerah memiliki basis pembayaran dari pendapatan proyek yang dibiayai, sehingga pengelolaannya harus dirancang secara terukur sejak awal.

Lebih lanjut, Mekeng mengungkapkan bahwa tidak semua daerah dapat dengan mudah menerbitkan obligasi. Terdapat sejumlah persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi, mulai dari persetujuan DPRD, pemeriksaan kondisi keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga evaluasi oleh lembaga dan otoritas terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan kajian dan evaluasi yang dilakukan Fraksi Partai Golkar MPR, terdapat sembilan provinsi dan 44 kabupaten/kota yang dinilai memiliki potensi atau kelayakan untuk menerbitkan obligasi daerah.

Ia menambahkan, penerbitan obligasi juga harus memperhatikan kesiapan proyek. Pemerintah daerah perlu memastikan perencanaan pembangunan telah matang agar dana yang diperoleh dari investor dapat langsung dimanfaatkan dan tidak mengendap tanpa kegiatan produktif.

Selain itu, Mekeng menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana obligasi agar tetap sesuai dengan tujuan penerbitannya.

Ia juga memastikan bahwa pergantian kepala daerah tidak akan membatalkan kewajiban pembayaran obligasi yang telah diterbitkan. Kewajiban tersebut tetap berlaku hingga jatuh tempo sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

“Ketika obligasi sudah diputuskan dan diterbitkan, kewajibannya tetap berjalan sampai jatuh tempo meskipun terjadi pergantian kepemimpinan daerah. Sama seperti surat utang negara yang tetap berlaku meskipun presidennya berganti,” tegasnya.

Mekeng berharap, pembentukan UU Obligasi Daerah dapat menjadi langkah konkret dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta menyediakan alternatif investasi yang produktif bagi masyarakat.

Ia menyebutkan, Fraksi Partai Golkar MPR telah memasuki tahap final penyusunan naskah akademik. Dokumen tersebut dijadwalkan diserahkan kepada pimpinan MPR pada 18 November 2026 pukul 09.00 WIB untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan DPR.

Dengan adanya landasan hukum yang kuat, 

Mekeng berharap obligasi daerah dapat menjadi instrumen pembiayaan yang aman, transparan, dan akuntabel dalam mendukung percepatan pembangunan menuju Indonesia Emas. (erc)

Follow on Google News Follow on Flipboard
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Redaksi

Related Posts

MPR Sepakat Pemilihan dan Pelantikan Wapres Mundur ke 9 Desember 2026

November 16, 2026

Mohamad Sohibul Iman Dilantik Jadi  Wakil Ketua MPR RI

November 16, 2026

Ketua Tim Verifikasi Pemilihan Wapres Siap Menjalankan Tugasnya

November 16, 2026
Berita Terkini

DKPP Gelar Sidang Etik Komisioner KPU dan Bawaslu Terkait Pasal Penyelundupan PKPU Pencalonan Gibran

November 22, 20260 Views

Evita : Perlu Kajian Lengkap Jangan Terburu-Buru Memindahkan Badak Jawa

November 22, 20262 Views

Kapolri Mutasi Sejumlah Pati Polri, 6 Kapolda Diganti 

November 22, 20260 Views

DPR Dukung Putusan ICJ Soal Genosida Rohingya di Myanmar

November 22, 20263 Views

Yenny Wahid Menilai Dasco Layak Isi Kursi Wapres

November 22, 20261 Views

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Berita Terpopuler

MA Putuskan Suket Ijazah Gibran Tidak Sah, Berkonsekwensi Masuk Ranah Politik Negara

Oktober 31, 202610 Views

DPR RI Beri Perhatian Dugaan Diskriminasi di SMA Strada St. Thomas Aquino Tangerang

Oktober 21, 202610 Views

Fitnah ke Dasco, Dianggap Merusak Demokrasi dan Pembunuhan Karakter

November 21, 20266 Views
Pilihan Editor

DKPP Gelar Sidang Etik Komisioner KPU dan Bawaslu Terkait Pasal Penyelundupan PKPU Pencalonan Gibran

November 22, 2026

Evita : Perlu Kajian Lengkap Jangan Terburu-Buru Memindahkan Badak Jawa

November 22, 2026

Kapolri Mutasi Sejumlah Pati Polri, 6 Kapolda Diganti 

November 22, 2026

Subscribe to Updates

Dapatkan berita terkini dan eksklusif langsung ke email Anda, setiap harinya!

Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
© 2026 MataParlemen.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?