MataParlemen.id – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyadapan untuk mengawasi dan menelusuri secara menyeluruh kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.
Bareskrim Polri sebelumnya mengungkap dugaan penyadapan tanpa prosedur yang berlangsung pada periode 2025-2026. Polisi juga telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara tersebut.
Abdullah menilai penanganan perkara tidak cukup berhenti pada proses pidana maupun penetapan tersangka. Menurutnya, DPR perlu memastikan siapa saja yang terlibat, bagaimana mekanisme penyadapan dijalankan, pihak yang memerintahkan, serta tujuan di balik kegiatan tersebut.
“Persoalan ini tidak bisa dianggap sebagai kasus pidana biasa karena menyangkut perlindungan privasi, keamanan negara, dan integritas lembaga negara. Harus diungkap secara terang benderang, mulai dari aktor yang terlibat, jaringan yang bekerja hingga kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” ujar Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (7/11/2026),
Menurut Abdullah, pansus juga diperlukan untuk memperkuat pengawasan politik dan kelembagaan terhadap proses penanganan kasus. Ia menilai dugaan penyadapan terhadap pejabat tinggi negara dan berbagai kelompok masyarakat berpotensi memunculkan persoalan terkait keamanan komunikasi, perlindungan data pribadi, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Pansus harus memastikan apakah penyadapan ini dilakukan atas dasar kepentingan negara atau justru untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun tujuan tertentu yang melanggar hukum. Kita harus membedakan secara tegas penyadapan yang sah untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan negara dengan penyadapan ilegal yang melanggar hak warga negara,” ucapnya.
Bareskrim Polri menyatakan dugaan penyadapan dilakukan tanpa mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan. Polisi juga mendalami penghapusan data elektronik dan akses tanpa hak dalam sistem terkait.
Abdullah berharap Pansus Penyadapan nantinya beranggotakan legislator lintas fraksi dan lintas komisi agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih komprehensif.
“Keterlibatan lintas komisi dinilai penting mengingat persoalan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut keamanan negara, komunikasi, teknologi informasi, dan perlindungan hak masyarakat,” kata Abdullah.
Ia juga mengusulkan ruang lingkup kerja pansus mencakup penelusuran jumlah korban, pihak yang menginisiasi dan membiayai penyadapan, serta pihak yang mengoperasikan maupun mengendalikan perangkat terkait.
Salah satu aspek yang menurutnya perlu ditelusuri adalah penggunaan Lawful Interception Management System (LIMS), termasuk asal pengadaan, kepemilikan, akses, serta pihak yang memiliki kendali terhadap sistem.
Pansus juga diharapkan mengevaluasi potensi penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran prosedur, serta celah regulasi yang memungkinkan teknologi penyadapan digunakan di luar kepentingan penegakan hukum.
“Kami meminta agar jangan sampai kasus ini hanya berhenti pada siapa yang ditetapkan sebagai tersangka. Kita harus mengetahui bagaimana sistem ini bekerja, siapa yang mengendalikan, siapa yang mendapatkan manfaat, dan apakah ada pihak lain yang selama ini belum terungkap. Semua harus diperiksa secara terbuka dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan proses hukum kasus penyadapan diserahkan kepada kepolisian. DPR juga meminta Komisi III memantau perkembangan perkara secara berkala.(erc)


