MataParlemen.id – Fraksi Partai Golkar di DPR RI mendorong pemerintah Presiden Prabowo Subianto memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan dana transfer ke daerah. Perbaikan dinilai penting untuk menjawab kritik publik sekaligus memastikan program prioritas pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ahmad Irawan dari Partai Golkar mengatakan, partai-partai koalisi memiliki tanggung jawab bersama untuk menyukseskan pemerintahan. Menurut dia, sejumlah kebijakan transformatif pemerintah belum mendapat perhatian yang sepadan akibat lemahnya sosialisasi dan beredarnya informasi yang keliru.
“Tanggung jawab kami sama besarnya dengan Partai Gerindra dan partai-partai koalisi lainnya untuk menyukseskan pemerintahan ini,” kata Ahmad, berbicara dalam Dialektika Demokrasi bertema “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, Hingga Kemandirian Nasional”, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Dalam bidang reforma agraria, Ahmad menilai kebijakan pemerintah perlu melampaui legalisasi aset dan pembagian sertifikat tanah. Penyelesaian konflik agraria, harmonisasi data pertanahan, serta koordinasi antarkementerian menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat memperoleh kepastian atas penguasaan lahan. Ia juga menilai kebijakan satu data diperlukan untuk menyelaraskan informasi antarkementerian dan lembaga.
Terkait MBG, Ahmad menilai program tersebut penting bagi pemenuhan gizi masyarakat. Namun, pengawasan anggaran dan pelaksanaannya harus diperkuat, sementara setiap penyimpangan perlu ditindak sesuai hukum. “Kita membutuhkan program seperti ini dan sebenarnya kita harus mengapresiasi Presiden. Ini adalah bukti kepedulian kepada masyarakat,” ujarnya. Ia menyebut anggaran program tersebut telah dirasionalisasi dari lebih dari Rp360 triliun menjadi sekitar Rp240 triliun, angka yang perlu dikonfirmasi melalui dokumen anggaran resmi.
Untuk Koperasi Desa Merah Putih, Ahmad mendesak pemerintah mempercepat operasional agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Menurut dia, koperasi tersebut berpotensi mendukung distribusi barang bersubsidi dan kebutuhan logistik desa. “Kami ingin mendorong agar Koperasi Desa Merah Putih segera beroperasi, supaya publik bisa melihat bahwa apa yang kita bangun selama ini memang memberikan manfaat,” katanya.
Ahmad juga menyoroti ketergantungan pemerintah daerah pada dana transfer pusat. Ia menyebut kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) di banyak daerah masih sekitar 10 persen dari APBD. Karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi, memperbaiki tata kelola, dan memperkuat kemandirian fiskal. Ia turut mengingatkan pemerintah agar tidak mengumumkan kebijakan yang belum matang karena berpotensi memperburuk persepsi masyarakat.
Di tengah tekanan geopolitik global, Ahmad menilai kebijakan mempertahankan subsidi dan kompensasi energi menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. “Hingga saat ini, subsidi dan kompensasi energi masih ditanggung pemerintah. Itu adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan evaluasi pemerintahan harus berujung pada perbaikan nyata, peningkatan transparansi, dan penguatan pengawasan agar kepercayaan publik tetap terjaga.(hsu)
