MataParlemen.id-Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyambut baik putusan bersejarah Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) di Den Haag pada Kamis (19/11), yang secara resmi menyatakan Myanmar bersalah telah melakukan tindakan genosida terhadap etnis Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine.
Menurutnya, vonis tersebut merupakan kemenangan moral sekaligus tonggak penting bagi penegakan hukum dan keadilan internasional setelah penantian panjang para korban selama bertahun-tahun.
“Putusan ICJ ini adalah pengakuan hukum tertinggi di tingkat dunia bahwa apa yang dialami saudara-saudara kita etnis Rohingya bukanlah sekadar konflik internal, melainkan kejahatan genosida yang terstruktur dan sistematis. Keadilan akhirnya menemukan jalannya meski membutuhkan waktu yang panjang,” ujar Sukamta di Jakarta, dikutip Minggu (22/11).
Menyikapi putusan yang mewajibkan Myanmar memulangkan pengungsi Rohingya secara aman dan bermartabat, menghukum pelaku, serta memberikan kompensasi kepada korban, Sukamta mendesak ASEAN untuk segera mengambil sikap kolektif yang tegas.
Ia menilai ASEAN tidak boleh lagi berlindung di balik prinsip non-intervensi ketika kejahatan kemanusiaan terberat telah terbukti secara sah di mata hukum internasional.
“ASEAN memiliki tanggung jawab moral dan regional yang besar. Putusan ICJ ini harus menjadi landasan bagi Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk menekan rezim Myanmar agar mematuhi seluruh poin putusan mahkamah. Jangan sampai putusan bersejarah ini hanya berhenti di atas kertas tanpa implementasi nyata di lapangan,” tegas legislator asal Yogyakarta tersebut.
Sukamta menambahkan, ASEAN perlu membentuk mekanisme pemantauan khusus guna memastikan proses pemulangan pengungsi Rohingya berjalan aman, sukarela, disertai pemulihan hak-hak kewarganegaraan dan harta benda mereka.
Lebih jauh, Sukamta menekankan bahwa putusan ICJ terhadap Myanmar ini harus menjadi pemicu (trigger) dan preseden hukum yang kuat untuk mempercepat penindakan serta penyelesaian kasus-kasus genosida lainnya di dunia, khususnya yang sedang berlangsung di Palestina.
“Vonis ICJ dalam perkara Gambia melawan Myanmar membuktikan bahwa tidak ada satu pun negara yang kebal hukum atas kejahatan genosida. Kita berharap keberanian dan ketegasan majelis hakim ICJ ini menular dan menjadi energi pendorong untuk segera menuntaskan gugatan genosida terhadap Israel atas penderitaan rakyat Palestina di Gaza,” ujarnya.
Ia pun mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus memainkan peran aktif dalam diplomasi internasional guna mengawal eksekusi putusan ICJ terkait Rohingya sekaligus memperkuat dukungan hukum bagi kemerdekaan dan keadilan rakyat Palestina.
Diketahui, Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) menetapkan Myanmar bersalah melakukan genosida atau pembantaian terhadap kelompok etnis muslim Rohingya di negara tersebut pada 2017.
Penetapan ini menandai kali pertama sebuah negara dinyatakan bertanggung jawab atas tindakan genosida.
ICJ menetapkan Myanmar bertanggung jawab atas genosida yang terjadi selama operasi militer di negara bagian Rakhine bagian utara, dengan perolehan suara 9 berbanding 6.
Hakim Yuji Iwasawa membacakan putusan ICJ yang menyatakan bahwa Myanmar “telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di negara bagian Rakhine utara, yang melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.”
“Mahkamah menemukan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan tindakan kekerasan seksual secara luas, serta melakukan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak, dan menyerang warga Rohingya yang sedang melarikan diri dalam jumlah besar menuju Bangladesh,” ungkap Mahkamah tersebut.
Para hakim menyimpulkan bahwa pasukan keamanan Myanmar melakukan tindakan-tindakan yang dilarang di bawah Konvensi Genosida dengan “niat untuk memusnahkan sebagian besar populasi Rohingya di Myanmar.”
ICJ menyimpulkan bahwa skala dan metode kekerasan yang dilakukan melampaui batas militer dan mencerminkan “niat untuk memusnahkan sebagian besar kelompok tersebut.”
Mahkamah juga menyatakan bahwa Myanmar telah gagal memenuhi kewajibannya untuk menghukum pelaku genosida, dikutip dari CNN.
ICJ kemudian memerintahkan Myanmar mengambil “langkah-langkah segera dan efektif” untuk menyelidiki pihak-pihak yang diduga sebagai pelaku, serta memfasilitasi “pemulangan yang aman, sukarela, dan bermartabat” bagi warga Rohingya yang terusir.
Berdasarkan putusan tersebut, Myanmar juga diwajibkan untuk memulihkan atau mengganti properti milik warga Rohingya yang hilang atau rusak, serta menyediakan rehabilitasi fisik dan psikologis bagi mereka yang mengalami cedera.
Putusan ini lebih lanjut mengharuskan Myanmar untuk memberikan kompensasi kepada para korban dari etnis Rohingya atas kerugian yang tidak dapat dipulihkan melalui restitusi. (awn)


