Close Menu
MataParlemenMataParlemen
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
Populer Hari Ini

DPR Dukung Putusan ICJ Soal Genosida Rohingya di Myanmar

November 22, 2026

DPR Gerak Cepat, Dasco Sebut Tim Galapana DPR Berangkat Menuju Lokasi Gempa NTT

Agustus 16, 2026

Evita : Perlu Kajian Lengkap Jangan Terburu-Buru Memindahkan Badak Jawa

November 22, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
MataParlemenMataParlemen
Login
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
MataParlemenMataParlemen
Home » DPR Coret Pemiskinan Koruptor Dalam UU Perampasan Aset Potensi HAM
DPR

DPR Coret Pemiskinan Koruptor Dalam UU Perampasan Aset Potensi HAM

RedaksiBy RedaksiNovember 19, 2026
Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
Follow Us
Google News Flipboard
oplus_34
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

MataParlemen.id – DPR RI tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment atau penindakan terhadap peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.

Keputusan tersebut diambil Komisi III DPR RI dengan mempertimbangkan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta karakter UU Perampasan Aset sebagai aturan hukum acara.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah pihaknya menyerap berbagai aspirasi masyarakat selama proses pembahasan rancangan undang-undang (RUU).

Menurutnya, terdapat kelompok masyarakat yang mendukung penerapan illicit enrichment, tetapi tidak sedikit pula yang menyampaikan penolakan.

“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pertimbangan pertama berkaitan dengan potensi pelanggaran HAM apabila ketentuan illicit enrichment dimasukkan ke dalam UU Perampasan Aset. Habiburokhman mengatakan, Komisi III telah mempelajari penerapan aturan tersebut di sejumlah negara sebelum mengambil keputusan.

Dia mencontohkan Amerika Serikat dan Inggris yang menurutnya tidak menerapkan ketentuan illicit enrichment. Kedua negara tersebut menjadi bagian dari kajian perbandingan yang dilakukan DPR dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

“Di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan illicit enrichment, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Di Inggris juga tidak diterapkan,” ujarnya.

Habiburokhman juga menyinggung pengalaman Jerman yang pernah berupaya menerapkan ketentuan serupa. Namun, menurutnya, upaya tersebut digagalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di negara tersebut.

Selain melakukan kajian terhadap praktik di luar negeri, Komisi III turut mengundang berbagai elemen masyarakat untuk memberikan masukan.

Sedikitnya 15 elemen masyarakat dilibatkan dalam pembahasan dan sejumlah di antaranya menyampaikan pandangan bahwa illicit enrichment bertentangan dengan HAM.

Alasan kedua berkaitan dengan kedudukan UU Perampasan Aset dalam sistem perundang-undangan. Habiburokhman menjelaskan, regulasi tersebut memiliki karakter sebagai undang-undang formil yang mengatur tata cara atau hukum acara.

Menurutnya, undang-undang formil berbeda dengan undang-undang materiil yang memuat norma mengenai penghukuman. Karena itu, Komisi III menilai ketentuan illicit enrichment tidak dapat dimasukkan ke dalam regulasi yang sedang dibahas tersebut.

“Yang kedua, dalam teknis perundang-undangan, undang-undang perampasan aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara. Jadi, bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” jelasnya.

Berdasarkan kedua pertimbangan tersebut, Komisi III akhirnya memutuskan tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment ke dalam UU Perampasan Aset. Habiburokhman menegaskan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan aspek HAM dan karakter hukum dari regulasi tersebut.

“Jadi memang ada dengan dua alasan itu kita tidak bisa memasukkan di dalam undang-undang perampasan aset ini,” imbuhnya.

Di luar keputusan mencoret ketentuan illicit enrichment, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang menandai berakhirnya penantian panjang terhadap regulasi tersebut. RUU ini telah diusulkan sejak 18 tahun lalu sebelum akhirnya dibahas secara intensif oleh Komisi III DPR RI sejak Agustus 2025.

Selama proses pembahasan, Komisi III menggelar sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Forum tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari pakar, akademisi, organisasi masyarakat hingga mahasiswa.

Pembahasan RUU Perampasan Aset juga telah melewati pengambilan keputusan tingkat I. Dalam tahapan tersebut, delapan fraksi DPR RI menyatakan persetujuan terhadap rancangan regulasi tersebut.

DPR RI kemudian mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada Kamis (19/11/2026). Pengesahan tersebut menjadikan regulasi perampasan aset sebagai salah satu instrumen hukum dalam penanganan hasil tindak pidana.

UU Perampasan Aset mengatur mekanisme perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi dan sejumlah kejahatan lainnya. Cakupan tindak pidana tersebut tidak hanya terbatas pada korupsi, tetapi juga mencakup narkotika, terorisme, dan penyelundupan.

Selain itu, regulasi tersebut turut mencakup perdagangan orang serta penipuan atau penggelapan yang dilakukan berbasis teknologi informasi. Dengan cakupan tersebut, UU Perampasan Aset diarahkan untuk menangani aset yang berkaitan dengan berbagai tindak pidana yang memiliki dampak serupa.

Meski demikian, ketentuan illicit enrichment tidak menjadi bagian dari regulasi yang disahkan DPR. Keputusan Komisi III tersebut didasarkan pada dua pertimbangan yang disampaikan Habiburokhman selama proses pembahasan RUU Perampasan Aset.(hsu)

Follow on Google News Follow on Flipboard
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Redaksi

Related Posts

Evita : Perlu Kajian Lengkap Jangan Terburu-Buru Memindahkan Badak Jawa

November 22, 2026

DPR Dukung Putusan ICJ Soal Genosida Rohingya di Myanmar

November 22, 2026

Yenny Wahid Menilai Dasco Layak Isi Kursi Wapres

November 22, 2026
Berita Terkini

DKPP Gelar Sidang Etik Komisioner KPU dan Bawaslu Terkait Pasal Penyelundupan PKPU Pencalonan Gibran

November 22, 20260 Views

Evita : Perlu Kajian Lengkap Jangan Terburu-Buru Memindahkan Badak Jawa

November 22, 20262 Views

Kapolri Mutasi Sejumlah Pati Polri, 6 Kapolda Diganti 

November 22, 20260 Views

DPR Dukung Putusan ICJ Soal Genosida Rohingya di Myanmar

November 22, 20263 Views

Yenny Wahid Menilai Dasco Layak Isi Kursi Wapres

November 22, 20261 Views

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Berita Terpopuler

MA Putuskan Suket Ijazah Gibran Tidak Sah, Berkonsekwensi Masuk Ranah Politik Negara

Oktober 31, 202610 Views

DPR RI Beri Perhatian Dugaan Diskriminasi di SMA Strada St. Thomas Aquino Tangerang

Oktober 21, 202610 Views

Fitnah ke Dasco, Dianggap Merusak Demokrasi dan Pembunuhan Karakter

November 21, 20266 Views
Pilihan Editor

DKPP Gelar Sidang Etik Komisioner KPU dan Bawaslu Terkait Pasal Penyelundupan PKPU Pencalonan Gibran

November 22, 2026

Evita : Perlu Kajian Lengkap Jangan Terburu-Buru Memindahkan Badak Jawa

November 22, 2026

Kapolri Mutasi Sejumlah Pati Polri, 6 Kapolda Diganti 

November 22, 2026

Subscribe to Updates

Dapatkan berita terkini dan eksklusif langsung ke email Anda, setiap harinya!

Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
© 2026 MataParlemen.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?