Close Menu
MataParlemenMataParlemen
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
Populer Hari Ini

DPR Dukung Putusan ICJ Soal Genosida Rohingya di Myanmar

November 22, 2026

DPR Gerak Cepat, Dasco Sebut Tim Galapana DPR Berangkat Menuju Lokasi Gempa NTT

Agustus 16, 2026

Evita : Perlu Kajian Lengkap Jangan Terburu-Buru Memindahkan Badak Jawa

November 22, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
MataParlemenMataParlemen
Login
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
MataParlemenMataParlemen
Home » Harmonisasikan Regulasi Pusat dan Daerah Upaya Penguatan Peran Strategis BULD DPD RI
DPD

Harmonisasikan Regulasi Pusat dan Daerah Upaya Penguatan Peran Strategis BULD DPD RI

RedaksiBy RedaksiNovember 13, 2026
Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
Follow Us
Google News Flipboard
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

MataParlemen.id- Disharmoni regulasi pusat dan daerah masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Tumpang tindih kewenangan, ketidaksinkronan kebijakan, serta lemahnya koordinasi antarlembaga dapat menghambat pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Persoalan tersebut dibahas dalam Konsultasi Publik Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI bertema “Benang Kusut Regulasi Daerah: Mengurai Disharmoni Hukum dan Menegaskan Peran Strategis Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Harmonisasi Nasional” di Kantor DPD RI Perwakilan DIY, Kamis (12/11/2026). 

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum GKR Hemas  menegaskan bahwa harmonisasi regulasi bukan berarti menyeragamkan aturan di seluruh daerah.

“Harmonisasi bukan untuk menyeragamkan regulasi daerah. Harmonisasi justru diperlukan agar otonomi daerah dapat berjalan secara optimal,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan disharmoni regulasi tidak selalu bermula dari daerah, sehingga upaya harmonisasi harus tetap menghormati kewenangan daerah agar dapat berjalan bersama.

“Harmonisasi tanpa penghormatan terhadap daerah akan kehilangan makna otonomi. Sebaliknya, otonomi tanpa keselarasan hukum akan menghadapi ketidakpastian, keduanya harus berjalan bersama,” tegasnya.

GKR Hemas juga menyoroti posisi strategis DPD RI melalui BULD dalam pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda). 

“Melalui DPD RI yang tersebar di 38 provinsi, BULD memiliki kedekatan dengan persoalan daerah sekaligus perspektif nasional untuk persoalan regulasi,” terangnya. 

Dua narasumber dihadirkan dalam acara tersebut yaitu guru besar Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Umbu Rauta, dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Benediktus Hestu Cipto Handoyo. 

Sejumlah akademisi, perwakilan pemerintah daerah, DPRD kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya turut hadir untuk memberikan masukan terkait persoalan regulasi daerah. 

Umbu Rauta mendorong pemerintah daerah melakukan audit regulasi agar peraturan yang dibentuk benar-benar sesuai kebutuhan. Ia juga menyoroti kualitas pembentukan peraturan daerah. Sejumlah persoalan ia ungkapkan, mulai dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang masih bersifat reaktif, dominasi Raperda delegasi, hingga penyusunan Naskah Akademik yang kerap hanya menjadi formalitas. 

“Daerah perlu didorong untuk melakukan audit regulasi. Butuh benar-benar regulasi-regulasi itu atau hanya karena perintah peraturan perundang-undangan atau ingin membuat saja,” tambahnya.

Umbu mendorong adanya standar mutu naskah akademik, pelibatan masyarakat sejak tahap identifikasi masalah, serta penerapan Omnibus Perda Tematik untuk mengurangi tumpang tindih regulasi.

Benediktus Hestu Cipto Handoyo, menilai disharmoni regulasi berakar dari tarik menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di sisi lain, pembentukan regulasi yang terlalu formalistik juga memicu munculnya hiperregulasi atau aturan yang berlebihan. Ia menekankan pentingnya kejelasan pengaturan hubungan kewenangan pusat dan daerah. 

“Kalau saya coba tentang pelaksanaan Pasal 18A ini, belum ada satu pun hukum acara yang mengatur tentang hubungan pusat dan daerah,” paparnya.

Ketua BULD DPD RI, Stefanus B.A.N. Liow, menegaskan bahwa masukan dari berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi persoalan regulasi daerah. 

“Dari berbagai forum yang telah dilakukan, kami menemukan bahwa persoalan regulasi daerah bukanlah persoalan yang berdiri sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I BULD DPD RI, Martin Billa, dalam penyampaian kesimpulan menegaskan bahwa harmonisasi regulasi perlu dibenahi secara menyeluruh dan tidak hanya dilihat sebagai persoalan teknis. 

“Harmonisasi regulasi adalah persoalan struktural, bukan sekadar teknis,” ungkapnya. 

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan harmonisasi harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama melalui peningkatan pelayanan publik dan perlindungan hak masyarakat.

Dalam sesi diskusi, dapat disimpulkan bahwa disharmoni regulasi lahir dari banyak sumber, sehingga perbaikannya menjadi tanggung jawab bersama. Sumbernya antara lain aturan nasional yang belum selaras, pembagian kewenangan yang multitafsir, dan kebijakan sektoral yang terus berubah. Sehingga, penyelesaiannya tidak cukup merevisi perda, tetapi harus melibatkan pusat, daerah, DPRD, dan DPD secara bersama-sama.(har)

Follow on Google News Follow on Flipboard
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Redaksi

Related Posts

BULD DPD RI Minta Pemda Benahi Ekosistem Pembentukan Perda

November 18, 2026

Badak Mau Dipindahkan dari Habitatnya di Ujung Kulon, Senator Gus Hilmy: Tak Ada Urgensinya

November 18, 2026

Sultan Tegaskan Dukungan Dasco Sebagai Wapres Wajar

November 17, 2026
Berita Terkini

DKPP Gelar Sidang Etik Komisioner KPU dan Bawaslu Terkait Pasal Penyelundupan PKPU Pencalonan Gibran

November 22, 20260 Views

Evita : Perlu Kajian Lengkap Jangan Terburu-Buru Memindahkan Badak Jawa

November 22, 20262 Views

Kapolri Mutasi Sejumlah Pati Polri, 6 Kapolda Diganti 

November 22, 20260 Views

DPR Dukung Putusan ICJ Soal Genosida Rohingya di Myanmar

November 22, 20263 Views

Yenny Wahid Menilai Dasco Layak Isi Kursi Wapres

November 22, 20261 Views

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Berita Terpopuler

MA Putuskan Suket Ijazah Gibran Tidak Sah, Berkonsekwensi Masuk Ranah Politik Negara

Oktober 31, 202610 Views

DPR RI Beri Perhatian Dugaan Diskriminasi di SMA Strada St. Thomas Aquino Tangerang

Oktober 21, 202610 Views

Fitnah ke Dasco, Dianggap Merusak Demokrasi dan Pembunuhan Karakter

November 21, 20266 Views
Pilihan Editor

DKPP Gelar Sidang Etik Komisioner KPU dan Bawaslu Terkait Pasal Penyelundupan PKPU Pencalonan Gibran

November 22, 2026

Evita : Perlu Kajian Lengkap Jangan Terburu-Buru Memindahkan Badak Jawa

November 22, 2026

Kapolri Mutasi Sejumlah Pati Polri, 6 Kapolda Diganti 

November 22, 2026

Subscribe to Updates

Dapatkan berita terkini dan eksklusif langsung ke email Anda, setiap harinya!

Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
© 2026 MataParlemen.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?