Close Menu
MataParlemenMataParlemen
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
Populer Hari Ini

DPR Dukung Putusan ICJ Soal Genosida Rohingya di Myanmar

November 22, 2026

DPR Gerak Cepat, Dasco Sebut Tim Galapana DPR Berangkat Menuju Lokasi Gempa NTT

Agustus 16, 2026

Evita : Perlu Kajian Lengkap Jangan Terburu-Buru Memindahkan Badak Jawa

November 22, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
MataParlemenMataParlemen
Login
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
MataParlemenMataParlemen
Home » Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Matangkan RUU Migas
DPD

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Matangkan RUU Migas

RedaksiBy RedaksiNovember 11, 2026
Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
Follow Us
Google News Flipboard
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

MataParlemen.id— Komite II DPD RI bergerak cepat memperjuangkan kedaulatan energi dan keadilan bagi daerah penghasil migas. Melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Komite II DPD RI mengupas tuntas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) guna menyusun Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu menjelaskan langkah revisi atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas ini dipandang sebagai momentum krusial untuk mengembalikan kedaulatan energi nasional ke pangkuan negara. 

“Penataan kelembagaan termasuk wacana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas dinilai harus menjamin kontrol negara yang efektif, menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat posisi strategis Pertamina sebagai BUMN benteng energi nasional,” ucap Badikenita saat membuka RDPU di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Di sisi lain, lanjutnya, Komite II DPD RI juga menyoroti ancaman nyata ketahanan energi akibat penurunan produksi minyak bumi, tingginya ketergantungan impor, serta berbagai ganjalan eksplorasi dan investasi. Persoalan di lapangan tercermin nyata dari hasil kunjungan kerja ke Pertamina EP Zona 7 Cirebon. 

“Pertamina EP Zona 7 Cirebon menunjukkan rumitnya hambatan perizinan, tumpang tindih tata ruang, hingga polemik penggunaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta Lahan Sawah Dilindungi (LSD),” papar senator asal Sumatera Utara itu.

Tak kalah krusial, DPD RI menegaskan bahwa tata kelola migas tidak boleh berorientasi pada peningkatan produksi dan pendapatan negara semata, melainkan wajib menjamin pemerataan distribusi. 

“RUU Migas didorong untuk menjawab langsung akar masalah kelangkaan BBM, ketimpangan harga, minimnya infrastruktur distribusi, hingga keterisolasian kebutuhan energi di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan wilayah perbatasan,” ulas Badikenita.

Badikenita menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam ini juga dituntut membawa dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal di daerah penghasil. Hal itu mengacu pada temuan kunjungan kerja pengembangan Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di mana RUU Migas baru harus menjamin kepastian pembagian manfaat ekonomi, perlindungan hak masyarakat adat, penyelesaian sengketa pertanahan, hingga pembangunan industri turunan.

“Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pemberdayaan UMKM menjadi syarat mutlak agar kekayaan migas benar-benar menjadi motor penggerak kesejahteraan daerah,” terangnya.

Menutup rangkaian catatan strategis tersebut, Komite II DPD RI menegaskan pentingnya perlindungan terhadap pekerja migas sebagai tulang punggung operasional industri energi nasional. Untuk itu diperlukan keterlibatan FSPPB sebagai salah satu pemangku kepentingan utama. 

“FSPPB menjadi langkah penting agar aspirasi terkait penguatan tata kelola BUMN energi agar dapat terakomodasi secara optimal dalam penyusunan RUU Migas,” lontarnya.

Di kesempatan yang sama, Presiden FSPPB Arie Gumilar mengapresiasi DPD RI yang telah mengusulkan perubahan UU Migas dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025–2029. 

“Inisiatif ini menunjukkan bahwa pembaruan tata kelola migas telah menjadi bagian dari agenda perjuangan DPD RI sejak awal yang patut terus dikawal secara konsisten,” imbuhnya.

Sejalan dengan semangat tersebut, FSPPB juga berharap DPD RI terus mengawal lahirnya UU Migas baru yang memperkuat penguasaan negara. Selain itu, UU ini diharapkan dapat mewujudkan reintegrasi Pertamina sebagai National Oil Company (NOC) yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Sikap kami adalah mendukung pembaruan UU Migas, tetapi dengan perubahan fundamental. Ada ketentuan yang kami dukung dan pertahankan, ada yang harus diubah karena bertentangan dengan desain NOC terintegrasi, dan ada pengaturan baru yang kami tawarkan agar UU ini menghasilkan kedaulatan energi,” kata Arie. (awn)

Follow on Google News Follow on Flipboard
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Redaksi

Related Posts

BULD DPD RI Minta Pemda Benahi Ekosistem Pembentukan Perda

November 18, 2026

Badak Mau Dipindahkan dari Habitatnya di Ujung Kulon, Senator Gus Hilmy: Tak Ada Urgensinya

November 18, 2026

Sultan Tegaskan Dukungan Dasco Sebagai Wapres Wajar

November 17, 2026
Berita Terkini

DKPP Gelar Sidang Etik Komisioner KPU dan Bawaslu Terkait Pasal Penyelundupan PKPU Pencalonan Gibran

November 22, 20260 Views

Evita : Perlu Kajian Lengkap Jangan Terburu-Buru Memindahkan Badak Jawa

November 22, 20262 Views

Kapolri Mutasi Sejumlah Pati Polri, 6 Kapolda Diganti 

November 22, 20260 Views

DPR Dukung Putusan ICJ Soal Genosida Rohingya di Myanmar

November 22, 20263 Views

Yenny Wahid Menilai Dasco Layak Isi Kursi Wapres

November 22, 20261 Views

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Berita Terpopuler

MA Putuskan Suket Ijazah Gibran Tidak Sah, Berkonsekwensi Masuk Ranah Politik Negara

Oktober 31, 202610 Views

DPR RI Beri Perhatian Dugaan Diskriminasi di SMA Strada St. Thomas Aquino Tangerang

Oktober 21, 202610 Views

Fitnah ke Dasco, Dianggap Merusak Demokrasi dan Pembunuhan Karakter

November 21, 20266 Views
Pilihan Editor

DKPP Gelar Sidang Etik Komisioner KPU dan Bawaslu Terkait Pasal Penyelundupan PKPU Pencalonan Gibran

November 22, 2026

Evita : Perlu Kajian Lengkap Jangan Terburu-Buru Memindahkan Badak Jawa

November 22, 2026

Kapolri Mutasi Sejumlah Pati Polri, 6 Kapolda Diganti 

November 22, 2026

Subscribe to Updates

Dapatkan berita terkini dan eksklusif langsung ke email Anda, setiap harinya!

Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
© 2026 MataParlemen.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?