MataParlemen.id – Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jaya menetapkan Letkol (Inf) Arman sebagai tersangka kasus penyewaan rumah dinas TNI di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur, yang digunakan sebagai markas judi online (judol). Arman diduga terlibat dalam penyewaan rumah dinas tersebut kepada pihak lain.
“Sudah, sudah tersangka. Sekarang masih dalam proses. Sudah kita tahan di Pomdam. Iya ada (unsur pelanggaran penyewaan rumah dinas),” ujar Danpomdam Jaya/Jayakarta Kolonel (Cpm) Unggul Wahyudi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Unggul menjelaskan, Arman yang menjabat Kepala Seksi Intelijen Garnisun Tetap (Kasi Intel Gartap) 1/Jakarta telah ditahan di Pomdam Jaya untuk menjalani proses hukum terkait perkara tersebut.
Dia juga memastikan pihak yang menyewa rumah dinas itu bukan anggota TNI, melainkan warga sipil.
“Penyewa itu orang biasa (sipil), masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, aktivitas judi online di rumah dinas TNI tersebut terungkap pada Minggu (10/10/2026). Dalam pengungkapan kasus itu, petugas menangkap 11 orang yang seluruhnya merupakan warga sipil dan diduga bertugas sebagai operator judi online.
Dari lokasi, petugas turut menyita sejumlah barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, serta sembilan kartu tanda penduduk (KTP) yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Donny Pramono mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di salah satu rumah di kompleks tersebut. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti oleh Kodim 0505/Jakarta Timur.
“Dari 11 orang yang diamankan, seluruhnya merupakan warga sipil. Mereka terdiri atas enam laki-laki dan lima perempuan, yang selanjutnya dibawa ke Denpom untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut,” kata Donny dalam keterangannya.
Sebanyak 11 orang yang ditangkap terdiri atas enam laki-laki dan lima perempuan. Mereka kemudian dibawa ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) untuk diperiksa lebih lanjut guna mendalami kegiatan yang berlangsung di rumah dinas tersebut.(hsu)
