Close Menu
MataParlemenMataParlemen
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
Populer Hari Ini

DPR Dukung Pemerintah Tolak Visa Konser Israel Houghton Di Jakarta

Oktober 7, 2026

RUU Perampasan Aset Disetujui Semua Fraksi Masuk Pembahasan Tingkat I

Oktober 6, 2026

Menteri Imipas Instruksikan Audit Pemberian Remisi Dan Pembebasan Bersyarat

Oktober 5, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
MataParlemenMataParlemen
Login
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
MataParlemenMataParlemen
Home » Abdul Fikri : Sensus Ekonomi Bukan Untuk Memungut Pajak
DPR

Abdul Fikri : Sensus Ekonomi Bukan Untuk Memungut Pajak

RedaksiBy RedaksiAgustus 25, 2026
Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
Follow Us
Google News Flipboard
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

MataParlemen.id – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, menegaskan pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026 bukan instrumen pemerintah untuk memungut pajak baru. Menurutnya, data sensus dibutuhkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Fikri mengatakan pembangunan tanpa dukungan data yang akurat ibarat berlayar tanpa kompas. Karena itu, dia meminta masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data secara jujur.

“Kebijakan yang baik harus dibangun berdasarkan data yang baik. Oleh karena itu, Sensus Ekonomi 2026 harus kita dukung bersama agar menghasilkan data yang benar-benar menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat dan menjadi dasar bagi kebijakan yang tepat sasaran,” kata Fikri, Selasa (25/8/2026).

Politikus PKS itu menilai sensus ekonomi saat ini tidak lagi sebatas mendata struktur ekonomi konvensional. Perkembangan ekonomi digital dan ekonomi hijau juga menjadi bagian penting yang perlu tergambarkan dalam pendataan.

Fikri memahami masih ada kekhawatiran masyarakat ketika diminta memberikan data usaha, termasuk omzet. Sebagian masyarakat khawatir data tersebut akan digunakan aparat penegak hukum atau menjadi dasar kenaikan pajak.

Namun, Fikri menegaskan kekhawatiran tersebut tidak beralasan. Dia menyebut data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik (BPS) digunakan untuk kepentingan statistik dan kerahasiaannya dijamin oleh undang-undang.

Menurut dia, kualitas data yang diberikan masyarakat juga akan menentukan kualitas perencanaan pembangunan. Data yang tidak akurat berpotensi membuat kebijakan pemerintah tidak tepat sasaran.

“Kalau data yang diberikan tidak akurat, perencanaan nasional juga bisa gagal. Dampaknya bisa berupa pemborosan anggaran, subsidi yang tidak tepat sasaran, hingga ketimpangan antarwilayah karena potensi ekonomi daerah tidak tercatat dengan baik,” ujarnya.

Karena itu, Fikri mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dia meminta pelaku usaha maupun masyarakat memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.

“Jangan biarkan potensi wilayah dan usaha kita tak terlihat hanya karena data yang tak tercatat. Sensus ekonomi adalah suara Anda untuk masa depan. Mari berpartisipasi dengan jujur, karena data yang akurat hari ini adalah kesejahteraan yang nyata esok hari,” tegas Fikri.(erc)

Follow on Google News Follow on Flipboard
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Redaksi

Related Posts

IHSG Anjlok Hingga Trading Halt, Dasco Pastikan Koordinasi Tetap Jalan dan Perbaikan Berlanjut

Oktober 16, 2026

Komisi III DPR Minta Pelaku Korupsi Dana Bencana BNPB Dihukum Berat

Oktober 15, 2026

Misbakhun Bawa Pesan Bahlil Ajak Kader Golkar Sukseskan Program Prabowo

Oktober 15, 2026
Berita Terkini

Menko Bahlil Rapat Perdana Bareng Dasco, Perkuat Koordinasi untuk Tingkatkan PNBP dan Ketahanan Energi

Oktober 16, 20260 Views

IHSG Anjlok Hingga Trading Halt, Dasco Pastikan Koordinasi Tetap Jalan dan Perbaikan Berlanjut

Oktober 16, 20260 Views

Bima Adik Eks Kepala BNPB Pakai Dana Bencana Beli Saham Rp 30,98 Miliar

Oktober 16, 20260 Views

Prioritaskan Pencaker Lokal Bintuni, Senator Filep Dorong Transparansi Rekrutmen Migas

Oktober 16, 20260 Views

Senator Abdi Sumaithi Siap Perjuangkan Aspirasi Ojol Kabupaten Tangerang di Senayan

Oktober 16, 20260 Views

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Berita Terpopuler

Banpres Senilai Rp 125 Milyar Karhutla Di Kalteng, Bambang Purwanto Ingatkan Transparansi Penggunaan Dana

Oktober 13, 202614 Views

Bambang Purwanto Dorong Warga Jabiren Olah Ikan Jadi Produk Bernilai Ekonomi

Oktober 11, 20267 Views

Bambang Purwanto Mengingatkan Menhut Raja Juli Lebih Serius Tangani Karhutla Di Kalteng

Oktober 14, 20266 Views
Pilihan Editor

Menko Bahlil Rapat Perdana Bareng Dasco, Perkuat Koordinasi untuk Tingkatkan PNBP dan Ketahanan Energi

Oktober 16, 2026

IHSG Anjlok Hingga Trading Halt, Dasco Pastikan Koordinasi Tetap Jalan dan Perbaikan Berlanjut

Oktober 16, 2026

Bima Adik Eks Kepala BNPB Pakai Dana Bencana Beli Saham Rp 30,98 Miliar

Oktober 16, 2026

Subscribe to Updates

Dapatkan berita terkini dan eksklusif langsung ke email Anda, setiap harinya!

Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
© 2026 MataParlemen.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?