Close Menu
MataParlemenMataParlemen
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
Populer Hari Ini

Komisi I DPR Dukung Tidak Adanya Larangan Hijab di Unhan dan Mendorong Konsistensi Penerapannya

Agustus 24, 2026

Soroti Masih Adanya Pembelajaran di Tenda, Hetifah: Perlu Percepatan Revitalisasi Sekolah

Februari 20, 2026

Gus Salam Mencuat Ke Publik Sebagai Kandidat Ketum NU

Agustus 25, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
MataParlemenMataParlemen
Login
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
MataParlemenMataParlemen
Home » Abdul Fikri : Sensus Ekonomi Bukan Untuk Memungut Pajak
DPR

Abdul Fikri : Sensus Ekonomi Bukan Untuk Memungut Pajak

RedaksiBy RedaksiAgustus 25, 2026
Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
Follow Us
Google News Flipboard
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

MataParlemen.id – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, menegaskan pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026 bukan instrumen pemerintah untuk memungut pajak baru. Menurutnya, data sensus dibutuhkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Fikri mengatakan pembangunan tanpa dukungan data yang akurat ibarat berlayar tanpa kompas. Karena itu, dia meminta masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data secara jujur.

“Kebijakan yang baik harus dibangun berdasarkan data yang baik. Oleh karena itu, Sensus Ekonomi 2026 harus kita dukung bersama agar menghasilkan data yang benar-benar menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat dan menjadi dasar bagi kebijakan yang tepat sasaran,” kata Fikri, Selasa (25/8/2026).

Politikus PKS itu menilai sensus ekonomi saat ini tidak lagi sebatas mendata struktur ekonomi konvensional. Perkembangan ekonomi digital dan ekonomi hijau juga menjadi bagian penting yang perlu tergambarkan dalam pendataan.

Fikri memahami masih ada kekhawatiran masyarakat ketika diminta memberikan data usaha, termasuk omzet. Sebagian masyarakat khawatir data tersebut akan digunakan aparat penegak hukum atau menjadi dasar kenaikan pajak.

Namun, Fikri menegaskan kekhawatiran tersebut tidak beralasan. Dia menyebut data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik (BPS) digunakan untuk kepentingan statistik dan kerahasiaannya dijamin oleh undang-undang.

Menurut dia, kualitas data yang diberikan masyarakat juga akan menentukan kualitas perencanaan pembangunan. Data yang tidak akurat berpotensi membuat kebijakan pemerintah tidak tepat sasaran.

“Kalau data yang diberikan tidak akurat, perencanaan nasional juga bisa gagal. Dampaknya bisa berupa pemborosan anggaran, subsidi yang tidak tepat sasaran, hingga ketimpangan antarwilayah karena potensi ekonomi daerah tidak tercatat dengan baik,” ujarnya.

Karena itu, Fikri mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dia meminta pelaku usaha maupun masyarakat memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.

“Jangan biarkan potensi wilayah dan usaha kita tak terlihat hanya karena data yang tak tercatat. Sensus ekonomi adalah suara Anda untuk masa depan. Mari berpartisipasi dengan jujur, karena data yang akurat hari ini adalah kesejahteraan yang nyata esok hari,” tegas Fikri.(erc)

Follow on Google News Follow on Flipboard
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Redaksi

Related Posts

Polri Tetapkan 72 Tersangka Karhutla, Cucun: Perlu Tindakan Tegas Tanpa Pandang Bulu

Agustus 24, 2026

Komisi I DPR Dukung Tidak Adanya Larangan Hijab di Unhan dan Mendorong Konsistensi Penerapannya

Agustus 24, 2026

Pimpinan DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Tak Boleh Jadi Alat Kekuasaan

Agustus 24, 2026
Berita Terkini

KPK Tegaskan Staf Khusus Menhut Mangkir Tanpa Pemberitahuan 

Agustus 25, 20260 Views

Abdul Fikri : Sensus Ekonomi Bukan Untuk Memungut Pajak

Agustus 25, 20260 Views

Gus Salam Mencuat Ke Publik Sebagai Kandidat Ketum NU

Agustus 25, 20263 Views

Tindaklanjuti Pidato Prabowo, Tamsil Linrung dan Senator DPD Mulai Diskusikan Implementasi Pasal 33 UUD NRI 1945

Agustus 25, 20260 Views

RAPBN 2027 Harus Sehat Secara Nasional Dan Kuatkan Ketahanan Fiskal Daerah

Agustus 24, 20261 Views

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Berita Terpopuler

Komisi I DPR Dukung Tidak Adanya Larangan Hijab di Unhan dan Mendorong Konsistensi Penerapannya

Agustus 24, 202696 Views

Ariawan Dinobatkan sebagai Tokoh Muda Jurnalistik Kreatif oleh Swarna Dwipa Institute

Agustus 22, 202665 Views

Soroti Masih Adanya Pembelajaran di Tenda, Hetifah: Perlu Percepatan Revitalisasi Sekolah

Februari 20, 202618 Views
Pilihan Editor

KPK Tegaskan Staf Khusus Menhut Mangkir Tanpa Pemberitahuan 

Agustus 25, 2026

Abdul Fikri : Sensus Ekonomi Bukan Untuk Memungut Pajak

Agustus 25, 2026

Gus Salam Mencuat Ke Publik Sebagai Kandidat Ketum NU

Agustus 25, 2026

Subscribe to Updates

Dapatkan berita terkini dan eksklusif langsung ke email Anda, setiap harinya!

Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
© 2026 MataParlemen.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?