MataParlemen.id – Anggota Komisi IV DPR, Usman Husin, meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Sumatera Selatan yang hampir setiap tahun mengalami kejadian serupa saat musim kemarau.
Menurut Usman, pemerintah seharusnya telah memiliki pola mitigasi yang lebih efektif mengingat kebakaran hutan kerap terjadi di lokasi yang sama setiap tahunnya. Karena itu, ia menilai upaya pencegahan harus menjadi prioritas, bukan hanya penanganan ketika kebakaran sudah meluas.
“Karhutla ini terjadi hampir setiap tahun dan bahkan di lokasi yang sama. Seharusnya Kementerian Kehutanan sudah memiliki langkah antisipasi sejak awal sehingga kebakaran bisa dicegah sebelum meluas,” kata Usman Husin kepada wartawan, Jumat (7/8/2026).
Ia menegaskan, pencegahan dini harus dilakukan melalui koordinasi yang lebih kuat antara Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, serta seluruh instansi terkait. Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk memetakan kawasan rawan, memperkuat patroli, serta menyiapkan langkah mitigasi sebelum puncak musim kemarau.
“Kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh instansi terkait harus diperkuat. Pencegahan sejak dini jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi,” ujar Legislator dapil NTT ini.
Usman juga berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap daerah-daerah yang selama ini menjadi titik rawan karhutla agar penanganannya lebih terarah dan tidak terus berulang setiap tahun.
Sebelumnya, pemerintah resmi menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Sumatera Selatan sebagai langkah mempercepat penanganan potensi kebakaran hutan dan lahan.
Operasi hujan buatan tersebut mulai dilaksanakan pada Selasa (4/8/2026) dan dijadwalkan berlangsung hingga Senin (10/8/2026) untuk menekan peningkatan titik api akibat musim kemarau.
Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan, Ferdian Krisnanto, mengatakan OMC mendapat dukungan penuh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“OMC mulai dilaksanakan sejak Selasa, 4 Agustus 2026. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari BNPB dan direncanakan berlangsung hingga 10 Agustus 2026,” ujar Ferdian.
Meski mengapresiasi pelaksanaan OMC, Usman menilai langkah tersebut seharusnya menjadi pelengkap dalam penanganan darurat. Ia menegaskan bahwa strategi utama pemerintah tetap harus berorientasi pada pencegahan sehingga kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang setiap musim kemarau. (erc)
