MataParlemen.id – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menggelar High Level Dialogue bersama para Guru Besar dan akademisi Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) guna menghimpun berbagai masukan dan rekomendasi strategis terkait penguatan ketahanan energi nasional, percepatan transisi energi, dan proses dekarbonisasi di Indonesia.
Dalam diskusi tersebut, Eddy menyampaikan pandangannya tentang pentingnya ketahanan nasional, transisi energi dan komitmen dekarbonisasi Indonesia, yang harus berjalan beriringan dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi.
Eddy juga menerima berbagai masukan strategis dari kalangan akademisi UGM mengenai pentingnya harmonisasi kebijakan energi nasional, percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), penguatan riset dan inovasi teknologi, pembangunan infrastruktur energi, reformasi regulasi, pengembangan ekonomi karbon, hingga penyediaan skema pembiayaan yang mampu menarik investasi hijau.
Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama UGM Prof. Danang Sri Hadmoko, Ketua Majelis Wali Amanat UGM Prof. Tumiran, Ketua Senat Akademik UGM Prof. Dr. Sulistiowati, Kepala Pusat Energi UGM Prof. Sarjiya, serta jajaran guru besar dan akademisi UGM dari berbagai disiplin ilmu yang bergerak di bidang energi, kelistrikan, teknologi, dan kebijakan publik.
Ketahanan Energi Fondasi Ketahanan Nasional
Menurut Eddy, masukan dari kalangan akademisi sangat penting untuk memastikan kebijakan energi Indonesia responsif terhadap tantangan saat ini sekaligus mampu menjawab kebutuhan jangka panjang bangsa.
“Forum ini memperkaya perspektif kita bahwa urgensi ketahanan energi adalah sama urgensinya dengan ketahanan nasional. Negara yang tidak mampu menjamin pasokan energinya akan menghadapi risiko terhadap stabilitas ekonomi, daya saing industri, bahkan kedaulatan nasional,” kata Eddy.
Doktor Ilmu Politik UI ini menyampaikan bahwa percepatan transisi energi membutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan perguruan tinggi. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menyediakan riset berbasis bukti (evidence-based policy), pengembangan teknologi, serta menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan transformasi sektor energi.
“Indonesia membutuhkan kebijakan energi yang berbasis ilmu pengetahuan. Karena itu, saya sangat mengapresiasi berbagai masukan dari para Guru Besar dan akademisi UGM yang memberikan perspektif komprehensif mengenai penguatan ketahanan energi, strategi percepatan transisi energi, hingga langkah konkret menuju dekarbonisasi nasional,” ujarnya.
Ketahanan Energi Diperkuat Kolaborasi dan Inovasi
Menurut Waketum PAN ini, Indonesia harus menjadi policy-shaper dengan memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimiliki. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan bioenergi berbasis sawit dan biomassa, percepatan elektrifikasi, pembangunan PLTS skala besar, pengembangan CCS, hingga pemanfaatan teknologi nuklir sebagai pembangkit baseload rendah karbon dalam jangka panjang.
“Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi kekuatan energi bersih dunia. Yang kita perlukan sekarang adalah keberanian mengambil keputusan, konsistensi kebijakan, serta kolaborasi erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.”
“Ketahanan energi harus kita tempatkan sebagai bagian integral dari ketahanan nasional. Sama seperti pangan dan pertahanan, energi merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan kedaulatan bangsa. Karena itu, agenda transisi energi harus dipercepat melalui kebijakan yang konsisten, dukungan investasi, penguasaan teknologi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” pungkas Anggota Komisi XII DPR RI ini. (amar)
