MataParlemen.id – Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyoroti belum optimalnya pemanfaatan fasilitas Catheterization Laboratory (Cath Lab) di RSUD Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, alat kesehatan yang telah tersedia harus segera dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat layanan jantung bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Felly usai Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke RSUD Komodo, Jumat (24/7/2026).
“Kami melihat di rumah sakit sudah ada cath lab. Sayang sekali alat yang nilainya cukup besar ini belum dapat dioperasikan secara maksimal. Padahal usia pemanfaatan alat juga terbatas, sehingga waktu yang terlewat menjadi kerugian bagi pelayanan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Felly menjelaskan, salah satu kendala utama belum optimalnya operasional cath lab adalah belum terpenuhinya persyaratan kerja sama pelayanan dengan BPJS Kesehatan. Ia mengungkapkan RSUD Komodo baru memiliki dokter spesialis jantung tetap pada April 2026 sehingga proses pengajuan kerja sama dengan BPJS Kesehatan baru dapat dilakukan setelah persyaratan tersebut terpenuhi.
“Mereka baru mendapatkan dokter spesialis jantung tetap pada April. Karena itu, proses kerja sama dengan BPJS baru bisa diajukan pada November. Akibatnya, pelayanan cath lab belum bisa dimanfaatkan secara optimal melalui skema BPJS,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Meski demikian, Felly mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang terus berupaya mengoptimalkan pelayanan jantung di RSUD Komodo. Menurutnya, keberadaan cath lab sangat strategis karena tidak hanya melayani masyarakat Manggarai Barat, tetapi juga pasien dari kabupaten sekitar serta wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas.
“Kami mendengar komitmen dari Bupati untuk memaksimalkan pelayanan rumah sakit, bukan hanya bagi masyarakat Manggarai Barat, tetapi juga pasien dari daerah sekitar bahkan wisatawan mancanegara. Ini tentu langkah yang sangat baik,” katanya.
Selain peningkatan layanan kesehatan, Felly juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola rumah sakit. Ia meminta pemerintah daerah memastikan kepemimpinan RSUD diisi oleh figur yang memiliki kompetensi manajerial dan memahami pengelolaan layanan kesehatan secara profesional.
“Tata kelola rumah sakit juga sangat penting. Kami meminta agar pemilihan Direktur Rumah Sakit benar-benar dilakukan secara profesional, bahkan bila perlu melalui mekanisme open bidding, sehingga pelayanan kepada pasien dapat berjalan optimal,” pungkasnya. (amar)
