MataParlemen.id – Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk tetap tenang dan fokus menjalankan roda pemerintahan. Ditegaskannya, proses pelayanan publik tidak boleh terganggu pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini.
“Saya minta teman-teman ASN di Pemkab Lombok Barat tetap menjalankan pelayanan publik. Jangan sampai roda pemerintahan terhambat menyusul musibah yang menimpa Bupati Lalu Ahmad Zaini. Prioritaskan pelayanan masyarakat,” tegas Fauzan dalam rilis di Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut meyakini administrasi pemerintahan dapat terus berjalan normal secara terukur. Sesuai dengan regulasi dan mekanisme tata kelola pemerintahan daerah yang berlaku, kekosongan kepemimpinan sementara akan ditindaklanjuti dengan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat (Pj) Kepala Daerah oleh pemerintah pusat maupun provinsi demi menjamin keberlanjutan birokrasi.
Bupati Lombok Barat periode 2016–2024 ini juga secara khusus mengingatkan para ASN di Lombok Barat untuk senantiasa menjaga netralitas, integritas, serta bersikap profesional dengan mematuhi instruksi resmi dari kementerian terkait.
“ASN harus tenang, fokus melayani masyarakat, dan jaga netralitas serta integritas. Hindari tindakan reaksioner seperti menyebarkan informasi tidak valid. Selalu tunduk pada instruksi yang diberikan pejabat kepala daerah yang ditunjuk resmi, serta patuhi pedoman yang diberikan Kemendagri,” jelasnya.
Lebih lanjut, Anggota Komisi II yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ini menekankan pentingnya komitmen ASN dalam menolak segala bentuk instruksi yang berpotensi melanggar hukum, terlepas dari siapa pun yang memberikannya.
Legislator Dapil Nusa Tenggara Barat II ini menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa hukum yang terjadi di Lombok Barat. Menurutnya, penindakan tegas oleh aparat penegak hukum harus dijadikan momentum evaluasi serta ikhtiar bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel. (erc)
