MataParlemen.id – Pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri untuk kegiatan riset dinilai perlu dioptimalkan agar mampu memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. Dukungan pendanaan tersebut juga perlu diarahkan pada agenda riset yang menjadi prioritas nasional sehingga hasilnya dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai, Indonesia perlu memanfaatkan peluang pendanaan dari pinjaman maupun hibah luar negeri mengingat dana abadi riset nasional masih terbatas. Namun, menurutnya, pemanfaatan dana tersebut harus disusun berdasarkan arah dan prioritas riset nasional agar lebih terukur.
“Kalau saya melihat sebenarnya pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri itu adalah peluang besar kita, karena dana abadi riset kita tidak besar. Padahal banyak riset yang diselenggarakan, banyak peneliti-peneliti yang kompeten ada di BRIN,” ujar Ledia.
Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan yang dipaparkan BRIN masih terdapat dana pinjaman dan hibah luar negeri yang mengalami pemblokiran. Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi agar tidak menghambat pelaksanaan program riset yang strategis.
Menurut Legislator Fraksi PKS itu, BRIN perlu merancang mekanisme yang menghubungkan sumber pendanaan luar negeri dengan kebutuhan riset yang telah ditetapkan dalam rencana induk riset nasional.
“Bisakah kita kemudian mendesain sehingga ketika dapat pinjaman atau hibah luar negeri ini ada prioritas riset apa yang sesuai dengan rencana induk riset. Jadi modelnya bukan sekadar ada pinjaman, ada hibah, tapi kemudian diblokir. Kan sayang, padahal banyak yang seharusnya bisa diakses,” ujarnya.
Ia menilai hasil riset yang telah selesai seharusnya tidak berhenti pada tahap penelitian semata, tetapi dapat dikembangkan hingga memiliki nilai ekonomi melalui proses hilirisasi dan komersialisasi.
“Ketika kemudian riset itu jadi, selesai, kan dia juga bisa dikomersialkan. Artinya mungkin bisa membiayai dirinya sendiri untuk membayar pinjaman itu, bahkan melanjutkan riset berikutnya,” jelasnya.
Ledia berharap evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2025 dapat menjadi momentum bagi BRIN untuk menyusun strategi pendanaan riset yang lebih terarah. Dengan demikian, pendanaan dari dalam maupun luar negeri dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan inovasi yang mendukung kebutuhan nasional sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Menurutnya, sinergi antara perencanaan riset, dukungan pendanaan, dan pemanfaatan hasil penelitian menjadi faktor penting agar investasi negara di sektor riset mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan pembangunan nasional. (amar)
