MataParlemen.id- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Iman Gusman menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 195/PUU-XXIV/2026 tanggal 29 Juni 2026 yang mengukuhkan Pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat merupakan penegasan penting legitimasi elektoral dalam sistem demokrasi Indonesia.
Dengan putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu, maka Senator dari Sumatera Barat ini mememinta agar perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah dihentikan agar ke depan lebih fokus membenahi kualitas demokrasi terutama pelaksanaan demokrasi di daerah
”Putusan MK adalah penegasan legitimasi elektoral. Namun, agenda besar kita jauh lebih mendesak: bagaimana legitimasi tersebut diterjemahkan menjadi pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan pro-rakyat. Tanpa fondasi institusional yang kuat, Pilkada langsung hanyalah ritual yang tidak menjamin kesejahteraan,” ujar Irman di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Ketua Dewan Pakar Bidang Ekonomi UMKM PP Muhammadiyah ini menekankan demokrasi Indonesia saat ini memerlukan lompatan paradigma. Ia memperingatkan bahwa fokus yang hanya tertuju pada prosedur pemilihan akan membuat demokrasi Indonesia “kuat secara prosedural, namun lemah secara substansial.”
Baca juga:
Menurutnya, Indonesia harus bergeser ke arah governance democracy.
“Kita tidak cukup hanya memastikan rakyat memiliki hak memilih, tapi harus menjamin bahwa sistem politik mampu melahirkan pemimpin yang berintegritas dan pemerintahan yang bekerja efektif untuk kepentingan publik,” tegas Irman yang juga mantan Ketua DPD RI dua periode.
Irman berharap, momentum pascaputusan MK ini dapat mengakhiri perdebatan yang bersifat prosedural dan menyatukan fokus seluruh elemen bangsa pada pembenahan kualitas demokrasi yang lebih substantif.
”Tujuannya satu: agar legitimasi yang lahir dari Pilkada langsung benar-benar diterjemahkan menjadi kinerja pemerintahan yang meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Irman. (har)
