MataParlemen.id-Berbagai persoalan Badan Gizi Nasional (BGN) semakin mengemuka pasca petinggi BGN Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.
Persoalan yang paling mengemuka terkait SPPG yang di suspend, pembatasan penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG), dan penghentian sementara MBG saat libur sekolah.
Merespon hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari mengatakan, persoalan suspend SPPG hingga saat ini memang belum ada aturan jelas, termasuk mekanisme, tata cara, dan batas waktu status pencabutan suspend.
Untuk itu, imbau Lucy, BGN wajib membuat aturannya agar pemilik SPPG memahami dapur yang layak di-suspend dan tidak, termasuk tentunya standar tata kelola SPPG yang ditetapkan BGN agar aman dari suspend.
Baca juga:
“Namun, BGN juga harus tegas dalam membuat aturan suspend. Suspend cukup sekali diberikan kepada setiap SPPG,” kata Lucy kepada para wartawan, Sabtu (27/6/2026).
Menurut Lucy, hal itu perlu dilakukan agar SPPG tidak mengulang kesalahan sehingga di-suspend lagi.
Dengan begitu, tutur Lucy, semua SPPG memang bersungguh-sungguh memenuhi semua tata kelola SPPG.
“SPPG ke depan juga sebaiknya diprioritaskan di wilayah 3T. Di wilayah ini memang masih banyak balita, anak-anak sekolah, dan ibu-ibu yang masuk kelompok desil 1-4. Kelompok ini memang sangat membutuhkan MBG tetapi harus benar-benar bergizi,” jelas Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya ini.
Terkait pembatasan penerima manfaat MBG, cetus Lucy, memang sudah seharusnya dilakukan.
Hal itu, ungkap Lucy, sebenarnya sudah berulang disampaikan baik oleh masyarakat maupun anggota DPR saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BGN.
“Pembatasan penerima manfaat harus dilakukan agar Program MBG benar-benar tepat sasaran. Untuk itu, penerima manfaat MBG dibatasi pada siswa (PAUD, SD, dan SMP), ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lansia tunggal. Mereka ini harus dipertegas dari kelompok desil 1-4,” tegas Lucy.
Dengan begitu, terang Lucy, siswa SMA tidak perlu diberikan MBG, lantaran mereka sudah tidak termasuk kelompok usia yang tentan stunting.
Dengan membatasi penerima manfaat, imbuh Lucy, BGN dapat melakukan efisiensi anggaran yang sangat besar.
“BGN tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran MBG untuk 82,9 juta penerima manfaat. Dengan pembatasan itu, BGN dapat melayani sekitar 40an juta saja penerima manfaat MBG. Dengan begitu, anggaran BGN bisa ditekan dikisaran Rp150 triliunan per tahun,” kata Lucy.
Sementara, ucap Lucy, penghentian sementara MBG saat libur sekolah merupakan konsekuensi logis dari upaya BGN untuk melalukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG.
Karena itu, pemilik SPPG termasuk asosiasi pengusaha mitra BGN, ingat Lucy, seharusnya memahami kebijakan penghentian sementara MBG saat libur sekolah.
“Kelompok ini seharusnya tidak memikirkan keuntungan semata.
Pemilik SPPG seharusnya memiliki jiwa sosial, sehingga dengan penghentian sementara MBG tidak seharusnya dilihat dari ungtung rugi. Mereka tak perlu mengaitkan dengan relawan, karena memang sebagai pekerja harian. Karena itu, bila SPPG tidak operasional dengan sendirinya relawan tidak memperoleh penghasilan,” papar Lucy.
“Gabungan Pengusaha Mitra Badan Gizi Nasional (GAPEMBI) juga tak perlu mencari pembenaran terkait dampak penghentian sementara MBG saat libur sekolah. Sebab, selama ini SPPG tak banyak melibatkan petani, peternak dan UMKM dalam pemenuhan MBG di SPPG,” tambah Lucy.
Karena itu, lanjut Lucy, tak elok melibatkan petani, peternak, dan UMKM yang sebetulnya tak banyak kontribusinya dalam pemenuhan MBG di SPPG.
“Kasihan mereka dilibatkan hanya untuk menjustifikasi motif mencari keuntungan dari pengusaha SPPG,” beber Legislator asal Dapil Jatim 1 ini.
Untuk mengatasi semua persoalan itu, saran Lucy, Komisi IX DPR RI perlu membentuk Panja Tatakelola MBG.
Lucy pun berharap, panja ini dapat mengawasi semua evaluasi dan perbaikan yang dilakukan BGN.
“Melalui Panja tersebut juga diharapkan dapat diketahui semua borok yang terjadi di BGN dalam mengelola MBG Dengan begitu, Panja Tatakelola MBG dapat memberikan solusi yang komprehensif agar program MBG ke depan dapat berjalan efisien dan efektif,” pungkas Lucy Kurniasari. (awn)
