MataParlemen.id- Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Darwati A. Gani, mendesak pemerintah pusat mempercepat pemulihan Aceh yang masih terdampak banjir dan longsor selama tujuh bulan terakhir.
Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Senator Aceh ini menyampaikan bahwa kondisi masyarakat Aceh masih memprihatinkan. Banyak warga masih tinggal di tenda pengungsian atau menumpang di rumah keluarga karena hunian sementara dan hunian tetap belum sepenuhnya tersedia.
Ia juga menyoroti infrastruktur yang belum pulih, termasuk jalan dan jembatan yang masih terputus. Bahkan, sebagian anak sekolah masih harus menyeberangi sungai karena akses belum kembali normal.
Baca juga:
Selain itu, sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat juga terdampak berat. Banyak lahan masih tertimbun lumpur dan jaringan irigasi belum berfungsi optimal.
“Saya termasuk orang yang sering turun langsung ke lapangan. Masyarakat yang sehari-hari bekerja sebagai petani, lahannya masih tertimbun lumpur hingga sekarang dan sistem irigasi juga belum berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan kondisi ini, dapat dikatakan sebagian besar perekonomian masyarakat lumpuh. Sampai kapan keadaan ini akan berlangsung?” ujar Darwati.
Ia kemudian meminta pemerintah pusat mempercepat pemulihan Aceh, termasuk kepastian anggaran dan tahapan pelaksanaan program.
“Saya memohon bantuan kepada Bapak Menteri Keuangan dan Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas agar proses pemulihan Aceh dapat dipercepat sehingga masyarakat dapat kembali hidup normal,” kata Darwati.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya masih memerlukan waktu untuk menyusun rencana induk pemulihan. Namun, penyusunan tersebut kini telah selesai sehingga pelaksanaan program rekonstruksi di Aceh akan berjalan lebih cepat dalam beberapa bulan ke depan.
Menurutnya, sebagian proses pemulihan bahkan telah dimulai sejak bulan lalu. Pendanaan untuk pembangunan hunian tetap dan berbagai kebutuhan lainnya telah diputuskan sehingga anggarannya telah tersedia dan tinggal direalisasikan.
“Untuk Aceh, program pemulihan sudah pasti akan berjalan lebih cepat dalam beberapa bulan ke depan. Dana untuk pembangunan hunian tetap dan berbagai kebutuhan lainnya sudah diputuskan. Anggarannya telah tersedia dan tinggal direalisasikan,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan, apabila terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan di lapangan, hal tersebut dapat dikoordinasikan melalui Satgas Rekonstruksi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri agar proses percepatan dapat dilakukan.
Darwati berharap komitmen pemerintah pusat tersebut benar-benar diwujudkan sehingga masyarakat terdampak bencana di Aceh memperoleh kepastian dan dapat segera bangkit.
“Yang dibutuhkan masyarakat Aceh saat ini adalah percepatan realisasi program pemulihan. Kami berharap seluruh komitmen yang telah disampaikan pemerintah dapat segera diwujudkan agar masyarakat dapat bangkit dan kembali menjalankan aktivitas ekonomi serta sosial secara normal,” tegas Darwati. (har)
