MataParlemen.id-Badan Anggaran (Banggar) DPR menggelar rapat kerja mengenai besaran pagu anggaran dengan tujuh kementerian koordinator atau kemenko. Banggar DPR menyetujui pagu anggaran beserta usulan tambahannya.
Total anggaran kemenko Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo mencapai Rp 3,1 triliun, terbesar anggaran untuk Kemenko Perekonomian mencapai Rp 664 miliar.
Rapat dipimpin oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah di ruang rapat Banggar DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Rapat dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko PMK Pratikno; Menko Polkam Djamari Chaniago; Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas); Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); serta Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Baca juga :
Dalam rapat tersebut, Said memaparkan pagu anggaran setiap kemenko. Yang terbesar ialah Kemenko Perekonomian.
Berikut ini anggaran yang 7 Kemenko yang disetujui:
– Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rp 664 miliar.
– Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Rp 304,1 miliar.
– Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Rp 392,2 miliar.
– Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Rp 338,8 miliar.
– Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp 509,3 miliar.
– Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp 276,8 miliar.
– Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Rp 620,9 miliar.
Said lantas bertanya apakah usulan pagu anggaran setiap kemenko dapat disetujui. Seluruh anggota Banggar DPR menyetujui.
“Terhadap pagu para menko yang saya sebutkan satu per satu apakah disetujui?” tanya Said.
“Setuju,” jawab forum.
“Setuju semua?” tanya Said lagi.
“Setuju,” jawab forum rapat lagi lalu Said mengetuk palu.
Kemudian, Said mempertanyakan mengenai usulan tambahan tiap menko. Banggar DPR menyetujui tanpa membahas usulan tambahan anggaran tersebut.
“Bapak-ibu sekalian, yang pertama kita sepakati, tentu dalam pembahasan akan muncul bahwa para Menko pasti di dalam paparannya juga akan mengusulkan penambahan pagu anggarannya yang akan datang sebagaimana biasa, dan jika itu terjadi, agar para menko tidak bolak-balik datang ke Banggar, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini, setuju?” tanya Said.
“Setuju,” jawab forum rapat Banggar DPR.
Said mengatakan Banggar DPR bisa menyetujui lebih dulu usul tambahan anggaran tanpa harus membahas pokok tambahan anggarannya. “Hebatnya Banggar ini pokoknya belum dibahas belum disetujui, tambahannya duluan disetujui, kita ketok dulu ya,” ujar Said sambil mengetuk palu.
Untuk Operasional Kewilayahan
Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan anggaran iRp 276,8 miliar yang disetujui Banggar DPR akan dipakai untuk operasional, koordinasi, hingga pengawasan pembangunan infrastruktur kewilayahan.
AHY awalnya menyampaikan bahwa kementeriannya memiliki banyak tanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur. Salah satunya, menurut dia, infrastruktur yang mendukung prioritas nasional.
“Jadi infrastruktur itu tidak dibangun hanya untuk sekedar membangun infrastruktur, tetapi pada akhirnya diorientasikan untuk mendukung sejumlah agenda prioritas nasional. Apakah terkait dengan ketahanan pangan, energi, air bersih untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk juga untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, konektivitas, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah,” kata AHY seusai rapat dengan Banggar DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
AHY mengatakan kementeriannya juga bertanggung jawab mengoordinasikan lima kementerian teknis, termasuk juga sejumlah instansi lain terkait, untuk memastikan agar arah pembangunan nasional sesuai perencanaan dan punya dampak langsung bagi masyarakat.
“Jadi kami akan prioritaskan pada aspek pembangunan infrastruktur dasar yang sekali lagi bisa meringankan beban masyarakat, sekaligus membuat masyarakat hidupnya lebih layak, termasuk di sektor perumahan dan konektivitas umum lainnya,” imbuhnya.
AHY pun menekankan pagu anggaran Rp 276 miliar akan difokuskan untuk mendukung tanggung jawab kementeriannya. AHY memastikan kementeriannya tidak sekadar rapat di balik meja.
“Anggaran yang kami anggap bisa membantu sejumlah tugas di lapangan, karena jangan dilihat kalau kementerian koordinator itu hanya rapat di balik meja di ruang tertutup. Kami justru lebih banyak melakukan perjalanan ke lapangan untuk memastikan secara langsung melalui mekanisme monitoring dan evaluasi agar sekali lagi progresnya baik,” tegas dia.
Ketum Partai Demokrat itu juga berharap anggaran Rp 276 miliar bisa membantu kerja-kerja operasional maupun pengawasan yang lainnya.
“Kami juga berupaya untuk memastikan dampak dari setiap pembangunan, saya ulangi, dampak dari setiap pembangunan infrastruktur ini juga mengalir bagi ekonomi yang ada di daerah. Itulah mengapa kami juga cukup sering menghadirkan sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan para kepala daerah,” tambah dia. (awn)
