MataParlemen.id-Ajang Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI 2026 Kalimantan Barat tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah muncul video yang memperlihatkan dugaan ketidakkonsistenan penilaian dari dewan juri saat lomba berlangsung.
Video tersebut viral di berbagai platform media sosial usai warganet menyoroti momen ketika salah satu peserta dari SMA 1 Pontianak menjawab pertanyaan dengan jawaban yang dinilai benar oleh publik.
Namun, jawaban itu justru dianggap salah oleh juri dan pertanyaan kemudian dialihkan kepada tim lain.
Kontroversi muncul karena tim kedua memberikan jawaban yang disebut sama dengan peserta sebelumnya, tetapi kali ini dinyatakan benar oleh juri. Situasi itu memicu protes dari peserta pertama yang merasa dirugikan.
Baca juga:
Dalam potongan video yang beredar, peserta terlihat menyampaikan keberatan dengan nada tenang dan tetap sopan.
Namun, protes tersebut disebut tidak mendapat tanggapan memadai dari pihak juri. Bahkan, salah satu juri disebut justru menyalahkan artikulasi peserta yang mengajukan keberatan.
Peristiwa tersebut langsung memancing reaksi publik. Banyak warganet mempertanyakan profesionalitas penilaian dalam kompetisi tingkat nasional tersebut.
Tidak sedikit pula yang menilai kejadian itu dapat memengaruhi mental peserta, terlebih lomba cerdas cermat menuntut ketepatan jawaban dan objektivitas penilaian.
Sejumlah pengguna media sosial juga meminta panitia penyelenggara memberikan klarifikasi resmi terkait polemik tersebut.
Transparansi penilaian dinilai penting untuk menjaga kredibilitas ajang kompetisi pelajar yang membawa nama institusi negara.
Kasus ini menjadi sorotan luas karena dinilai menyangkut aspek keadilan dalam perlombaan akademik.
Warganet pun ramai mendiskusikan pentingnya standar penilaian yang konsisten agar tidak menimbulkan polemik di tengah peserta maupun publik.
Menanggapi hal ini, Ketua MPR RI Ahmad Muzani , mengatakan, pihaknya telah memanggil kedua dewan juri yang menganulir jawaban peserta Final Lomba Cerdas Cermas Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
Muzani telah menegur kedua dewan juri tersebut setelah menuai polemik karena memberikan nilai minus lima terhadap jawaban salah satu peserta dalam sesi rebutan.
“Sudah. Tadi kita panggil. Sudah kita tegur,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/6/2026).
Muzani mengatakan, alasan kedua dewan juri tersebut belum muncul ke publik untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas perbuatan mereka. Menurut dia, permohonan maaf sudah diwakili Sekretariat Jenderal MPR.
“Salah satu pimpinan kita sudah menyampaikan permohonan maaf. Jadi itu sudah mewakili keseluruhan termasuk juri, karena ini adalah kegiatan lembaga, bukan kegiatan orang perorang,” kata Politikus Gerindra itu.
Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat menjadi sorotan di media sosial setelah muncul perbedaan penilaian dari dewan juri terhadap jawaban yang dinilai sama.
Dalam sesi pertanyaan rebutan, pembawa acara menanyakan proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota BPK.
Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjadi peserta pertama yang menekan bel dan menjawab bahwa anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta diresmikan oleh Presiden.
Namun, salah satu juri, yaitu Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita memberikan nilai minus lima untuk jawaban tersebut.
Pertanyaan yang sama kemudian kembali dibacakan dan dijawab Grup B dari SMAN 1 Sambas dengan redaksi yang serupa, lalu Dyastasita memberikan nilai 10 dengan alasan inti jawaban sudah benar.
Keputusan itu langsung diprotes oleh Grup C karena merasa jawaban mereka sama dengan Grup B. Dyastasita menilai, jawaban Grup C tidak menyebutkan DPD, sedangkan peserta Grup C bersikeras bahwa unsur tersebut sudah mereka sampaikan.
Meski peserta kembali menegaskan bahwa mereka telah menyebut DPD, Dyastasita tetap mempertahankan keputusan dewan juri dengan menyatakan bahwa juri tidak mendengar penyebutan DPD dalam jawaban awal.
Saat Grup C meminta agar penonton turut menilai apakah jawaban mereka benar atau tidak, dewan juri menolak dan menegaskan keputusan tetap berada di tangan juri.
Juri lain, yaitu Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR Indri Wahyuni, kemudian mengingatkan pentingnya artikulasi dalam menjawab pertanyaan.
Menurut dia, apabila juri tidak mendengar jawaban dengan jelas, maka juri berhak memberikan pengurangan nilai, sehingga peserta diminta lebih jelas dalam pengucapan saat menjawab. (awn)
