Close Menu
MataParlemenMataParlemen
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
Populer Hari Ini

Muktamar Ke-35 NU Sepakat Larang Ketum Dan Rais Aam Rangkap Jabatan

Agustus 29, 2026

Indonesia Terpilih Jadi Tuan Rumah ISC-3 Tahun 2027

Agustus 28, 2026

Komisi I DPR Dukung Tidak Adanya Larangan Hijab di Unhan dan Mendorong Konsistensi Penerapannya

Agustus 24, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
MataParlemenMataParlemen
Login
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
MataParlemenMataParlemen
Home » PKS Minta Indonesia Keluar dari BoP Jika Tak Berpihak pada Kemerdekaan Palestina
DPR

PKS Minta Indonesia Keluar dari BoP Jika Tak Berpihak pada Kemerdekaan Palestina

RedaksiBy RedaksiMaret 10, 2026
Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
Follow Us
Google News Flipboard
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid (Foto: Istimewa)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

MataParlemen.id – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyampaikan sikap resmi PKS terkait eskalasi militer di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran.

Ia menilai agresi Presiden AS Donald Trump tersebut telah mencederai upaya menjaga perdamaian global dan BoP, badan perdamaian yang didirikannya.

“Eskalasi militer yang ditandai agresi AS–Israel ke Iran telah mencederai semangat perdamaian global yang kita upayakan bersama,” ujar Muhammad Kholid dalam pernyataannya, Selasa (10/3/2026).

Menanggapi situasi tersebut, Kholid menyampaikan sejumlah poin sikap strategis PKS.

Baca juga:

Singgung Konflik Israel-AS dengan Iran Saat Buka Masa Sidang DPR, Puan Desak PBB Segera Bertindak

Pertama, PKS memberikan dukungan penuh terhadap pernyataan Menteri Luar Negeri Sugiono yang mengumumkan penghentian sementara seluruh pembahasan implementasi dalam Board of Peace (BoP).

Menurut Kholid, langkah tersebut merupakan sikap yang tepat dan bermartabat dari pemerintah Indonesia.
“Kita tidak mungkin bicara tentang meja perdamaian ketika salah satu pihak yang terlibat justru bertindak sebagai agresor yang memantik dan memperluas api peperangan. Indonesia tidak akan membiarkan diplomasi dijadikan sekadar tameng bagi tindakan militer yang destruktif,” tegasnya.

Kedua, PKS juga menyatakan dukungan terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan kesiapan Indonesia untuk keluar dari forum BoP jika forum tersebut tidak berpihak pada kepentingan dan kemerdekaan Palestina.

Kholid menegaskan bahwa bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan Palestina merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar.

“Jika BoP tidak lagi mengarah pada keadilan bagi Palestina, maka keluar dari BoP adalah sebuah keharusan moral dan politik,” ujarnya.

Ketiga, Kholid menekankan pentingnya Indonesia tetap konsisten menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Menurutnya, Indonesia tidak boleh terseret dalam kepentingan kekuatan global mana pun yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

“Sikap bebas aktif berarti kita bebas menentukan kawan berdasarkan kebenaran, dan aktif berupaya menghapuskan penjajahan di atas dunia. Solidaritas internasional harus kita bangun untuk memastikan bahwa tidak ada tempat bagi pelanggar kedaulatan di forum-forum terhormat dunia,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Kholid menegaskan bahwa diplomasi Indonesia harus tetap berlandaskan pada nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap perdamaian dunia.

“Diplomasi kita adalah diplomasi kemanusiaan. Sebagaimana kita menghitung setiap nyawa di Gaza, kita pun peduli pada stabilitas kawasan Timur Tengah secara luas,” tuturnya.

Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mengawal komitmen pemerintah agar tetap berada pada jalur kebenaran dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

“Semoga Allah SWT senantiasa melindungi bangsa kita dan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kita di Palestina dan seluruh dunia yang sedang memperjuangkan hak-haknya,” pungkasnya.

Follow on Google News Follow on Flipboard
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Redaksi

Related Posts

13 Kriteria Tindak Pidana Sasaran Perampasan Aset, Mulai dari Korupsi hingga Perdagangan Orang

Agustus 29, 2026

Komisi VI DPR Minta Penguatan Kadin Tetap Jadi Mitra Strategis Pemerintah

Agustus 29, 2026

Muktamar Ke-35 NU Sepakat Larang Ketum Dan Rais Aam Rangkap Jabatan

Agustus 29, 2026
Berita Terkini

13 Kriteria Tindak Pidana Sasaran Perampasan Aset, Mulai dari Korupsi hingga Perdagangan Orang

Agustus 29, 20260 Views

Komisi VI DPR Minta Penguatan Kadin Tetap Jadi Mitra Strategis Pemerintah

Agustus 29, 20260 Views

Muktamar Ke-35 NU Sepakat Larang Ketum Dan Rais Aam Rangkap Jabatan

Agustus 29, 20264 Views

Pemilihan Ketum PBNU Deadlock Dibawa ke Sidang Pleno Muktamar NU

Agustus 29, 20260 Views

Puan Ternyata Tak Teken Komitmen RUU Perampasan Aset, Ini Alasan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Agustus 29, 20260 Views

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Berita Terpopuler

Komisi I DPR Dukung Tidak Adanya Larangan Hijab di Unhan dan Mendorong Konsistensi Penerapannya

Agustus 24, 2026120 Views

Ariawan Dinobatkan sebagai Tokoh Muda Jurnalistik Kreatif oleh Swarna Dwipa Institute

Agustus 22, 202622 Views

Soroti Masih Adanya Pembelajaran di Tenda, Hetifah: Perlu Percepatan Revitalisasi Sekolah

Februari 20, 202616 Views
Pilihan Editor

13 Kriteria Tindak Pidana Sasaran Perampasan Aset, Mulai dari Korupsi hingga Perdagangan Orang

Agustus 29, 2026

Komisi VI DPR Minta Penguatan Kadin Tetap Jadi Mitra Strategis Pemerintah

Agustus 29, 2026

Muktamar Ke-35 NU Sepakat Larang Ketum Dan Rais Aam Rangkap Jabatan

Agustus 29, 2026

Subscribe to Updates

Dapatkan berita terkini dan eksklusif langsung ke email Anda, setiap harinya!

Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
© 2026 MataParlemen.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?