MataParlemen.id – Bayang-bayang kelangkaan bahan bakar menghantui kesiapan arus mudik Lebaran mendatang. Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret menyusul pengakuan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahwa cadangan energi nasional saat ini hanya mampu bertahan selama 21 hari.
Ratna menegaskan bahwa pernyataan tersebut adalah “alarm keras” yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Mengingat mobilitas masyarakat akan mencapai puncaknya dalam waktu dekat, ketahanan stok dan kelancaran distribusi BBM menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.
“Jangan sampai secara nasional terlihat aman, tetapi di lapangan terjadi kelangkaan karena distribusi tidak optimal. Mudik akan mendongkrak konsumsi BBM secara signifikan, pemerintah harus menjamin tidak ada kendala pasokan,” tegas Ratna di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Politisi Fraksi PKB ini menyoroti risiko lonjakan permintaan pada komoditas vital seperti BBM, LPG, hingga avtur.
Baca juga:
Menurutnya, tanpa antisipasi matang, ketimpangan antara stok pusat dan ketersediaan di daerah dapat memicu keresahan sosial, mulai dari antrean panjang di SPBU hingga kelangkaan gas melon.
Ratna mengingatkan bahwa gangguan pada sektor ini akan memberikan efek domino yang merusak stabilitas ekonomi nasional.
“Ketahanan energi adalah bagian dari ketahanan nasional. Momentum mudik tidak boleh terganggu hanya karena persoalan pasokan. Pemerintah harus hadir memberi kepastian dan rasa aman,” imbuhnya.
Data dari Reformasi Syndicate mempertegas urgensi peringatan tersebut. Saat ini, kebutuhan BBM nasional mencapai 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari. Angka ini berbanding terbalik dengan realitas produksi minyak mentah dalam negeri yang hanya menyentuh kisaran 500.000 hingga 600.000 barel per hari.
Defisit yang mencapai lebih dari satu juta barel per hari ini membuat posisi Indonesia sangat bergantung pada impor dan ketersediaan cadangan strategis.
Ratna pun menuntut transparansi pemerintah dalam mengelola sisa cadangan 21 hari tersebut agar tidak menjadi sekadar peringatan tanpa tindak lanjut. “Kami membutuhkan langkah cepat, terukur, dan transparan. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak,” pungkasnya. (amf)
