MataParlemen.id-Para petinggi dan orang-orang dekat Presiden Prabowo Subianto patut mewaspadai upaya nyata di ruang publik yang bertujuan merusak atau menghancurkan karakter dan kredibilitas Presiden serta kabinet Merah Putih.
Upaya nyata itu berwujud ancaman, teror serta respons intimidatif kepada pemerhati maupun individu yang menyuarakan kritik. Teror dan ancaman itu ingin membangun kesan dan membentuk persepsi publik bahwa Presiden Prabowo dan anggota kabinet anti kritik.
Sejumlah figur, termasuk influencer, yang mengenal dekat dan memahami karakter serta kepribadian Presiden Prabowo sangat yakin kalau pelaku ancaman, teror serta respons intimidatif kepada pemerhati maupun individu yang menyuarakan kritik, berada di luar kendali Presiden. Sebab, sejatinya, Prabowo dikenal sebagai pribadi yang tidak segan bertanya, mendengarkan penjelasan, dan kemudian berdebat.
Selain itu, sudah menjadi fakta yang bisa ditelusuri dan disaksikan bahwa Prabowo adalah sosok yang sangat terbuka dan tak segan menanggapi kritik yang dianggapnya perlu untuk direspons. Contoh kasusnya adalah pengakuan terbuka Presiden bahwa dia tahu kalau sejumlah penggiat media sosial sering mengkritik dan mengecamnya dengan beberapa ungkapan.
Baca juga:
Hingga hari-hari ini, walau ada indikasi ada pihak yang berupaya menggoreng dan mobilisasi kritik dan kecaman kepada Presiden melalui platform media sosial terus mengalir di ruang publik. Namun tidak ada upaya pembatasan atau larangan. Semua dibiarkan mengalir di ruang publik sejauh kritik tersebut masih dalam koridor adab.
Fakta ini menjadi bukti kalau Presiden tak pernah berupaya membungkam pandangan, pendapat dan aspirasi bernada kritis dari masyarakat, karena presiden sejatinya terbuka menerima kritik.
Bahkan, belum lama ini, Presiden mengundang sejumlah tokoh atau figur yang secara terbuka sering menyuarakan kecaman dan kritik, baik kepada Presiden sendiri maupun kritik kepada anggota kabinet. Dalam suasana dialogis, presiden mendengarkan aspirasi para tamunya, dan sebaliknya presiden juga menjelaskan arah kebijakan pemerintahannya.
Maka, ketika akhir-akhir ini sejumlah kalangan mendiskusikan kasus teror dan ancaman kepada mereka menyuarakan kritik, pertanyaan utamanya adalah siapa dalang dibalik aktivitas teror dan ancaman itu? Siapa yang bermain dan mencoba mengail di air keruh? Para pembantu terdekat atau sosok-sosok kepercayaan Presiden Prabowo patut mewaspadai kasus ini. Sebelum muncul anggapan atau asumsi-asumsi liar yang berdampak pada citra Presiden dan pemerintahannya, kasus ini hendaknya ditanggapi dengan bijaksana.
Bagaimana pun, ancaman dan teror itu dilakukan oknum tertentu yang nyata-nyata bertujuan menghancurkan atau membunuh karakter Prabowo dalam peran dan fungsinya sebagai Presiden dan kepala pemerintahan.
Dengan teror dan ancaman kepada para pengritik pemerintah, dalang dan oknum pelaku ingin membangun kesan dan membentuk persepsi publik bahwa Presiden Prabowo dan pemerintahannya anti kritik.
Masalah ini perlu dikedepankan agar diwaspadai dan juga untuk memastikan terjaganya stabilitas nasional. Sebab, target ancaman dan teror terbaru yang sedang dibahas berbagai kalangan adalah pengalaman buruk ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto.
Pemuda ini diancam dan diteror setelah dia menyuarakan kritiknya dengan menyatakan pemerintah gagal menjamin hak dasar anak, menyusul tragedi bunuh diri seorang siswa SD di Nusa Tenggara Timur (NTT). Tak berhenti pada Tiyo, teror juga dialamatkan kepada ibunya.
Ketika cerita tentang pengalaman buruk Tiyo bertebaran di ruang publik, akan terbentuk beragam anggapan atau asumsi. Salah satunya adalah anggapan bahwa oknum pelaku teror dan ancaman itu adalah orang suruhan penguasa atau pemerintah.
Anggapan seperti ini harus segera bisa dicegah agar citra pemerintah tidak tercoreng. Melalui berbagai kebijakan dan pendekatan, setiap presiden atau kepala pemerintahan sejatinya selalu berupaya membangun citra positif. Karena itu, merespons setiap kritik dengan teror tak pernah menjadi pilihan.
Maka, para pembantu terdekat Presiden perlu memberikan respons terukur sebagai kontra terhadap aksi-aksi tak terpuji seperti itu. Sebab, membiarkan aksi teror dan ancaman seperti itu terus menjadi pembicaraan publik berpotensi menganggu kondusifitas. Aktor intelektual dan pelaku teror ingin memosisikan Pemerintah dan komunitas yang kritis saling berhadap-hadapan.
Sekali lagi, sudah menjadi bukti bahwa Presiden tak pernah berupaya membungkam pandangan, pendapat dan aspirasi bernada kritis dari masyarakat, karena presiden sejatinya terbuka menerima kritik.
Maka, tindakan meneror dan mengancam para pengritik sekali-kali tak boleh dibiarkan. Sekadar saran, para staf di kantor kepresidenan hendaknya sigap memberi tanggapan resmi setiap kali pemberitaan tentang teror dan ancaman kepada para pengritik pemerintah mengemuka di ruang publik.
Para menteri pun patut disarankan agar merealisasikan program-program prioritas Presiden dengan penuh kebijaksanaan agar Presiden tidak menjadi sasaran kritik. Kesalahan dalam realisasi program prioritas hendaknya diminimalisir. Kecerobohan – apalagi disengaja – tidak boleh ditoleransi.
Karena itu, pengawasan pada tahap realisasi program layak diperketat. Aspek ini perlu digaribawahi karena program-program prioritas Presiden Prabowo bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena menyentuh langsung dinamika kehidupan masyarakat, wajar jika program-program prioritas itu menjadi perhatian banyak komunitas.
Misalnya, tidak ada yang salah dengan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Akan muncul masalah ketika realisasi program atau pelaksanaannya tidak mencapai standar minimal untuk aspek pemenuhan gizi.
Hingga hari-hari ini, realisasi program MBG masih dan terus menjadi sasaran kritik masyarakat. Semua pihak yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam realisasi Program MBG didorong untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan.
Kesalahan dan kecerobohan tidak boleh dibiarkan berulang dan diberikan toleransi. Sebab, kritik dan kecaman masyarakat berdampak pada citra Presiden selaku penggagas program. Tujuan mulia presiden melalui gagasan MBG tidak boleh ditunggangi untuk kepentingan lain.
Selain program MBG, upaya merealisasikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih pun menyulut kebisingan di ruang publik. Ada pemikiran atau gagasan untuk menutup jaringan mini market yang sudah eksis yang dikelola jutaan pekerja.
Kemudian muncul pula gagasan untuk impor 105.000 unit kendaraan niaga ringan (pick up) dari India. Padahal, beragam merek dari industri otomotif dalam negeri sudah memproduksi kendaraan sejenis dan diyakni mampu memenuhi kebutuhan Kopdes.
Dua gagasan atau pemikiran dalam konteks merealisasikan program Kopdes itu tentu saja dinilai aneh oleh masyarakat. Karena aneh, sudah barang tentu menyulut kebisingan di ruang publik.
Hadirkan saja Kopdes dengan segala kelebihannya dan biarkan dia tumbuh alami. Tentang kebutuhan Kopdes akan kendaraan pick up, produksi dalam negeri sudah terbukti handal dan digunakan dalam berbagai kegiatan distribusi dan perdagangan. Kalau impor direalisasikan, pemerintah akan dituduh tidak cinta produksi dalam negeri.
Bambang Soesatyo
Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua komisi III DPR RI ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) lImu Hukum Universitas Borobudur, UniversitasJayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan)
