MataParlemen.id-Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Satgas Galapana) DPR RI menyampaikan apresiasi atas langkah percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Utamanya atas kesepakatan penambahan alokasi dana sebagai langkah percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antara Satgas Pemulihan Pascabencana DPR, serta Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pemerintah
Rakor ini dihadiri Pimpinan DPR RI, Pimpinan Komisi V, Komisi VI, Komisi VIII, dan Komisi X mewakili Satgas Galapana DPR. Sedangkan dari pemerintah diwakili Kasatgas/Menteri Dalam Negeri, Wakasatgas I/Kasum TNI, Wakasatgas II/Kepala BNPB, Wakasatgas III/Komandan Korps Brigade Mobil Polri dan Wakasatgas IV/Kepala BPI Danantara.
Lalu, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, Menteri Perdagangan, Menteri UMKM, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).
Pertemuan antara Satgas DPR dan pemerintah pascabencana Sumatera ini menitikberatkan pada sinkronisasi langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai, langkah yang disepakati ini dapat mempercepat pembangunan hunian sementara sehingga pemenuhan kebutuhan dasar warga sebelum momen Idulfitri 2026.
“Satuan Tugas Pemulihan Pasca-Bencana DPR RI mengapresiasi kinerja satuan tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam Sumatra pemerintah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam Sumatera,” ujar Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat di Gedung Nusantara V, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Dalam rapat tersebut, Sufmi Dasco juga menilai koordinasi lintas lembaga menjadi faktor penting agar penanganan pascabencana berjalan efektif dan tepat sasaran. Sinergi pusat dan daerah disebut harus terus diperkuat agar distribusi bantuan tidak terhambat.
Selain itu, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya kepastian pemenuhan kebutuhan warga terdampak, baik yang masih tinggal di pengungsian maupun yang telah menempati hunian sementara. Hal ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas sosial menjelang periode hari besar keagamaan.
“Satuan Tugas Pemulihan Pasca-Bencana DPR RI mendorong Satuan Tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasc bencana alam Sumatera pemerintah untuk dapat memastikan kebutuhan masyarakat yang terdapat, baik yang masih di pengungsian maupun di hunian sementara dan hunian tetap dapat terpenuhi,” tegasnya.
Terakhir, Dasco juga memandang percepatan pembangunan hunian sementara dan tetap tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut pemulihan psikologis masyarakat korban bencana.
“Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program akan terus dilakukan agar target waktu dapat tercapai,” pungkasnya.
Setujui Penambahan TKD
Sementara itu, dalam Rakor ini, disepakati adanya tambahan anggaran transfer ke daerah (TKD) kepada tiga provinsi dan seluruh kabupaten/kota di wilayah tiga provinsi tersebut.
Diketahui, tbahwa iga provinsi terdampak bencana banjir bandang di Sumatera adalah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Penambahan anggaran TKD tersebut, menjadi untuk upaya percepatan pemulihan pascabencana Sumatera yang segera direalisasikan.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyampaikan salah satu fokus utama pembahasan penanganan bencana adalah untuk menitikberatkan pada dukungan anggaran lintas sektor guna mempercepat pemulihan daerah terdampak.
Dukungan tersebut mencakup skema transfer ke daerah serta penambahan anggaran kementerian dan lembaga yang terlibat langsung dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong tambahan anggaran transfer ke daerah atau TKD kepada tiga provinsi dan seluruh kabupaten kota (di tiga provinsi tersebut) dalam rangka percepatan pemulihan pascabencana Sumatra dapat segera direalisasikan,” kata Saan saat membacakan kesimpulan rapat.
Selain itu, rapat juga menyepakati mekanisme penguatan pembiayaan melalui realokasi anggaran dari pos lain. Langkah ini dinilai penting agar kebutuhan pemulihan infrastruktur dasar dan layanan publik dapat segera terpenuhi tanpa menunggu siklus anggaran berikutnya.
Saan menyebut, tambahan dukungan diarahkan terutama bagi sektor pekerjaan umum yang berperan dalam pemulihan fasilitas vital, mulai dari jaringan infrastruktur hingga sarana sosial masyarakat.
“Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI menyetujui dana tanggap penyaluran akan diambil dari pos lain untuk tambahan anggaran kementerian pekerjaan umum dalam rangka mendukung pemulihan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah,” jelasnya.
Lebih lanjut, legislator dari Fraksi Partai NasDem ini juga menyoroti percepatan pencairan anggaran renovasi rumah tenaga kesehatan terdampak bencana yang jumlahnya mencapai 8.747 unit. Ia menekankan pentingnya realisasi sebelum hari raya agar tenaga kesehatan dapat kembali bekerja dengan optimal.
“Anggaran ini guna mendukung untuk segera realisasi anggaran dari BNPB untuk percepatan renovasi untuk rumah tenaga kesehatan. Kami mendukung percepatan pencairan sebelum hari raya Idul Fitri,” pungkas Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan itu. (ira)
