MataParlemen.id-Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat ditentukan oleh strategi komunikasi publik yang berlapis, realistis, dan tidak elitis, bukan semata kekuatan metodologi statistik.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipimpin Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, di Kompleks DPR RI.
Menurut Hetifah, persiapan Sensus Ekonomi 2026 masih perlu diperkuat, terutama dalam membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat agar tidak muncul sikap apatis.
Ia menekankan bahwa seluruh tahapan sensus—mulai dari perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan—harus dirancang inklusif, menyentuh akar rumput, dan disesuaikan dengan keterbatasan anggaran secara realistis.
“Sensus Ekonomi 2026 harus melibatkan seluruh masyarakat. Strateginya tidak boleh elitis, tetapi tetap realistis mengingat keterbatasan anggaran. Kuncinya ada pada kepercayaan publik,” ujar Hetifah.
Ia mendorong BPS untuk mengoptimalkan strategi komunikasi yang dekat dengan keseharian masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sektor informal, melalui pemanfaatan tokoh lokal seperti RT, RW, karang taruna, ibu-ibu pengajian, komunitas pasar tradisional, serta media yang akrab digunakan masyarakat seperti WhatsApp group, radio komunitas, dan media lokal. Bahkan, menurutnya, pembentukan posko sensus di level desa dapat menjadi opsi untuk memperkuat jangkauan dan partisipasi.
“Sensus Ekonomi tidak boleh terasa sebagai urusan elite statistik. Ini harus menjadi ruang bagi rakyat untuk bersuara melalui data, yang kelak kembali kepada mereka dalam bentuk kebijakan yang adil dan berpihak,” tegasnya.
Selain fase pra dan saat pelaksanaan sensus, Hetifah juga menyoroti pentingnya fase pasca-sensus.
Transparansi hasil dan diseminasi data dalam bahasa yang mudah dipahami publik dinilainya krusial untuk menjaga legitimasi BPS sekaligus merawat kepercayaan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyambut baik masukan Komisi X DPR RI.
Ia menegaskan bahwa strategi Sensus Ekonomi 2026 tidak akan bersifat elitis, melainkan mendorong tumbuhnya rasa kepemilikan (ownership) masyarakat terhadap sensus.
BPS, lanjutnya, akan memperkuat kolaborasi dengan tokoh-tokoh lokal serta menggelar diskusi kelompok terarah (FGD) bersama Komisi X DPR RI guna merumuskan strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran.
Komisi X DPR RI, menurut Hetifah, mendukung penuh upaya BPS dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, serta mendorong kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan komunitas, agar sensus ini benar-benar menjadi fondasi kebijakan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan. (ira)
