MataParlemen.id – Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) pada Rabu (3/8/2025) bertemu tiga pimpinan DPR RI, yaitu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Cucun Syamsurijal (PKB), dan Saan Mustofa (NasDem) di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta. Mereka antara lain mendesak DPR batalkan tunjangan rumah, membentuk tim investigasi tewasnya mahasiswa dan masyarakat sipil, tim investigasi dugaan makar, dan sahkan RUU Perampasan aset.
Baik BEM UI, Trisakti, UPN VJ, PTNU Se-Nusantara, PB HMI, GMKI, GMNI, PMII, KAMMI, dan lain-lainnya menyampaikan aspirasi yang sama dan aspirasi tersebut dalam bentuk tulisan dan disampaikan langsung kepada ketiga pimpinan DPR RI yang hadir tersebut.
Selain itu, Koordinator Pusat (Korpus) Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Muzammil Ihsan menagih Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka terkait janjinya soal 19 juta lapangan pekerjaan. “Kami menuntut dan menagih janji Bapak Wakil Presiden terkait dengan 19 juta lapangan pekerjaan,” tegas Muzzamil.
Ia melihat, sampai saat ini banyak lulusan perguruan tinggi yang tidak tahu dan bingung dalam mencari pekerjaan. Padahal pemerintah terus menggembar-gemborkan Indonesia Emas pada 2045, di mana masyarakat dengan usia produktif akan mendominasi. “Hari ini para pemudanya tamat kuliah tidak tahu ingin bekerja di mana untuk menafkahi hidupnya. Sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal untuk mendapatkan keuntungannya sendiri,” jelas Muzammil.
Selain itu, dia ingin DPR dan pemerimtah membentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi sejak demo 25 – 30 Agustus 2025 khususnya korban meninggal maupun luka-luka, serta adanya upaya makar seperti yang disampaikan Presiden Prabowo di Istana Negara, pada ..”Dugaan makar itu disampaikan Presiden Prabowo,” tegas Agus Setiawan, Ketua BEM UI.
Menurut Agus, tim investigasi harus membuktikan anggapan makar dalam aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini. Hal itu, karena gerakan murni masyarakat sipil dan mahasiswa telah dirugikan atas tudingan makar tersebut.
“Kami dari gerakan mahasiswa merasa dirugikan atas statement tersebut, yang kemudian menghalangi gerakan kami ke depan,” jelas Agus.
Masing-masing perwakilan mahasiswa itu menyampaikan beragam tuntutan yang telah dihimpun, termasuk mengingatkan bahwa saat ini ada 17+8 tuntutan rakyat yang sudah banyak disuarakan melalui media sosial.
Lebih lanjut Agus berharap tim itu harus menemukan dalang dibalik kerusuhan itu, agar pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal gerakan makar itu bisa terbukti. “Jika tidak, maka pernyataan itu akan merugikan mahasiswa dalam aksi-aksi selama ini untuk memperjuangkan aspirasi rakyat,” ungkapnya.
Selain itu, berbagai organisasi mahasiswa itu juga kompak menyampaikan salah satu tuntutan yang sama, yakni mendesak DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan penegakan supremasi sipil agar aparat di lapangan tidak represif terhadap massa aksi seperti akhir-akhir ini.
Sementara itu, perwakilan BEM Universitas Trisakti Jili Colin mengatakan bahwa mahasiswa sebagai kaum terpelajar tidak mungkin melakukan aksi anarkisme. Beberapa provokator yang menyebabkan kerusuhan itu justru menghambat perjuangan mahasiswa untuk bergerak. “Ditambah lagi anggota DPR tidak memiliki empati pada rakyat miskin, yang anaknya meninggal akibat cacing di tubuhnya yang mencapai 1 Kg di Sukabumi Jawa Barat, daya beli masyarakat turun, inflasi, banyak PHK, harga-harga naik, dan sebagainya,” tambahnya.
Selain itu, Ketua BEM UPNVJ Jakarta, Kaleb Otniel Aritonang juga menyayangkan di tengah rakyat menderita anggota DPR RI malah membahas kenaikan tunjangan rumah dan kenaikan gaji yang fantastis sambil berjoget-joget saat sidang tahunan MPR RI. “Itu justru membuat rakyat makin tidak percaya dengan DPR RI ini. Karena itu, DPR harus melakukan audit publik secara transparan dalam membahas dan mengalokasikan anggaran (APBN) yang berpihak untuk rakyat yang diwakili. DPR bukan larut dalam kepentingan kaum elit, yang tidak mewakili rakyat,” tandasnya.
Mereka juga menilai Indonesia kini makin terpuruk dengan tingginya indeks korupsi, minta DPR pecat anggota DPR yang toxic, mereka melihat bahwa perusuh dan penjarah dalam demo Agustus ini by design, reformasi parpol, turunkan pajak rakyat. “Masak pejabat gajinya naik, pajak rakyat malah setinggi langit. Pajak itu harus adil demi terwujudnya pemerataan ekonomi,” ungkap Kaleb.
DPR akan Evaluasi
Dalam merespon berbagai tuntutan BEM tersebut Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kalau DPR dalam waktu yang singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi menyeluruh baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR. “Termasuk yang di dalam 17-18 itu, kita akan melakukan rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fr0aksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” katanya.
Soal undang-undang perampasan aset itu terkait dengan beberapa undang-undang yang lain, yang saling terkait dan agar tidak terjadi tumpang tindih, pimpinan masih menunggu disahkannya RUU KUHAP. “Pembahasan RUU KUHAP ini Komisi III DPR masih menerima partisipasi publik. “Mudah-mudahan sebelum akhir masa sidang ini sudah bisa diselesaikan sehingga kita bisa langsung masuk ke pembahasan RUU Perampasan aset,” jelas Dasco.
Sedangkan terkait tim investigasi untuk mengungkap dalang perusakan dan penjarahan serta tewasnya masyarakat dan mahasiswa selama demo 25 – 30 Agustus ini, DPR akan menyampaikan hal itu kepada pemerintah dan Presiden Prabowo. “Bahwa BEM minta dibentuknya tim investigasi karena dugaan adanya upaya makar itu justru merugikan perjuangan mahasiswa,” kata Dasco.
Sementara itu, terdapat 16 organisasi mahasiswa yang hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka berasal dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan tingkat nasional, di antaranya:
BEM Universitas Indonesia (UI), BEM SI Kerakyatan, BEM SI Rakyat Bangkit, BEM Nusantara, BEM PTNU se-Nusantara, DEMA PTKIN Seluruh Indonesia, BEM PTMA Zona III, BEM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Himpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO), PP Gerakan Mahasiswa Hukum (GMH), PP Himapolindo, HMI-DIPO dan lain-lain.
“Keberagaman organisasi tersebut mencerminkan semangat kolektif mahasiswa dalam membawa aspirasi ke parlemen,” pungkas Dasco. (*)
